Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa terus mendapat kecaman dari berbagai lapisan masyarakat atas pernyataannya yang dinilai menghina kiai dan pesantren.
Kali ini, desakan untuk mundur dari jabatan ketua umum hadir dari Solidaritas Santri Menggugat. Massa aksi tersebut datang langsung sembari membawa poster yang bertulisan kekecewaan kepada Suharso di depan Gedung DPP PPP di Menteng, Jakarta Pusat.
“Kami turun lagi karena belum ada tanggapan dari Suharso atas aksi kami sebelumnya. Kami sudah sampaikan, jika 3x24 jam belum ada tanggapan, maka aksi akan terus dilakukan di depan Gedung DPP PPP,” kata Koordinator Aksi, Rangga di lokasi, Rabu (30/8/2022).
Rangga menyebut, ada dua tuntutan yang dibawa pada aksi kali ini yaitu: menuntut Suharso untuk minta maaf secara terbuka karena pernyataannya membuat gaduh masyarakat dan meminta suharso untuk mundur dari ketua umum partai Islam.
“Tuntutan tersebut kami layangkan lagi pada aksi kali ini. Karena kami menilai Suharso tidak memiliki nilai sopan santun dalam berucap, maka harus segera mundur dari ketua partai Islam,” jelasnya.
Sementara itu, salah satu santri Della Amalia mengaku rela turun ke jalan karena merasa tidak terima melihat para kiai dihina. Dia pun menuntut Suharso untuk mau dan segera mundur dari jabatan ketua umum serta menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Pernyataan Pak Suharso ini sangat menyudutkan para kiai, yaitu orang yang kami hormati. Kami rela turun ke jalan untuk menuntut pertanggungjawaban atas pernyataannya tersebut,” tutur Della.
Adapun sebelumnya rentetan aksi telah dilakukan dari berbagai elemen, mereka meminta Suharso mundur dari jabatan Ketua Umum PPP dan Menteri Bappenas. Desakan Suharso mundur akibat dari pernyataannya beberapa waktu lalu di KPK terkait “kiai amplop”.
Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Kehormatan PPP juga mendesak Suharso untuk mundur lewat surat yang dikirimkan kepada Suharso. Namun, hingga kini Suharso masih mengabaikan surat yang dilayangkan para majelis partai. (OL-13)
Baca Juga: Relawan Sobat Jarwo di DKI Jakarta Dideklarasikan
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.
PPP dinyatakan tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen pada Pileg 2024.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan fungsi perencanaan dan penajaman kegiatan pembangunan yang diagendakan pemerintah, Bappenas
Masih banyak program yang tak sesuai dengan perencanaan dan meleset jauh dari target. Salah satu yang ia soroti ialah pembelian motor trail untuk program revolusi mental.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk membahas kembali terkait kebijakan Tapera.
Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait akan diterjunkan di sekitar Jalan Merdeka Selatan.
Polri menyiapkan 1.598 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.
PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute karena adanya aksi unjuk rasa di sekitar kawasan Patung Kuda, Rabu (17/7).
Sebanyak 1.477 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).
Mereka menanyakan kepastian nasib siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) yang tesingkir di seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024-2025.
Aksi digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap RUU Penyiaran yang diusulkan Komisi Penyiaran Indonesia ke DPR RI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved