Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEBERADAAN Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa dinilai menjadi batu sandungan bagi partai berlambang kabah itu meraup suara pada Pemilu 2024. Pasalnya, perkataan Suharso telah melukai basis massa PPP.
Demikian benang merah dari diskusi publik bertajuk 'Akankah PPP Lolos Parlimemtary Treshold 2024' yang digelar Tim Hukum Penyelamatan PPP di Jakarta, kemarin.
"Hanya kepentingan individu saja yang dikeluarkan. Dia menyebut kyai amplop. Ini sengaja atau tidak, Suharso sudah meruntuhkan rumah besar yang membesarkannya," kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto, dalam diskusi tersebut.
Hari menilai, Suharso seperti lupa bahwa dia dibesarkan oleh PPP. Suharso yang juga Menteri Perencanaan Pembangunam Nasional dan Kepala Bappenas ini dinilai mengancam basis massa seperti kyai, ulama dan uztad.
"Ketum PPP dengan mengucapkan kyai amplop, padahal tak semua bersikap itu. Itu sama saja pelecehan. Apa yang dikatakan Suharso sudah tak benar. Dia yang menghancurkan PPP, bukan kadernya. Apalagi statment itu masih menjadi trending," sesal Hari.
Sementara Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menambahkan, dari beberapa hasil survei, ektabilitas PPP merosot dan terancam tak lolos ke parlemen.
"Bahkan, suaranya tergerus oleh adanya partai baru. Tentu saya lihat wajar karena ada kekhawatiran itu terhadap PPP dari internal mereka sendiri," imbuh Ray.
Ray meyakikini, jika suasana PPP tak nyaman, akan sulit PPP melakukan konsolidasi dan mobilitas dalam rangka meraup suara. "Berdasarkan itu, saya kira kalau sampai Desember 2023, mereka akan kesulitan bersaing ke parlemen dan melawan partai baru," sebut Ray.
Ray mendesak, persoalan Suharso ini mesti diselesaikan sebelum Desember 2023. Karena pasca itu akan sulit melakukan perbincangan soal keabsahan dan persiapan Pileg 2024.
"Jika tidak, PPP juga berpotensi kehilangan basis massa pemilih akibat kontroversi Ketum. Khususnya soal pemilih perempuan dan kalangan ulama," jelas Ray.
Koordinator Tim Penyelamat PPP M Soleh Amin mengaku, sudah ada teguran dari Majelis agar Suharso mengundurkan diri demi menyelematkan kepentingan PPP.
"Ini untuk menyelematkan partai," ungkap Soleh seraya menyebut Suharso banyak berkutat pada isu pribadi yang berdampak negatif terhadap partai.
Soleh meyakini, ada niat jahat terhadap PPP kalau Suharso tetap bertahan sebagai Ketum PPP yang elektoralnya tengah turun. "Karena segmen elektoral kami dihabisi. Untuk keselamatan partai perlu ada kepemimpinan baru. Entah itu dari luar atau dalam," tutup Soleh. (OL-13)
Baca Juga: Buntut Amplop Kiai, Imam PPP Digoyang
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.
PPP dinyatakan tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen pada Pileg 2024.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan fungsi perencanaan dan penajaman kegiatan pembangunan yang diagendakan pemerintah, Bappenas
Masih banyak program yang tak sesuai dengan perencanaan dan meleset jauh dari target. Salah satu yang ia soroti ialah pembelian motor trail untuk program revolusi mental.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk membahas kembali terkait kebijakan Tapera.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved