Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SIDANG kode etik Irjen Ferdy Sambo di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan masih berlangsung. Dalam sidang tersebut, polri menghadirkan sebanyak 15 saksi dalam persidangan ini.
"Totalnya ada 15 (saksi)," terang Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah kepada awak media pada Kamis (25/8).
Sebelumnya, telah dihadirkan sebanyak lima saksi dari Patsus (tempat khusus) Mako Brimod, Depok yang hadir ke Mabes Polri bersama dengan FS.
"Saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini. Tadi sudah disampaikan lima orag saksi yang dari Patsus Brimob, HK, BA, AN, S, dan BH hadir bersamaan dengan bapak FS." imbuhnya.
Kemudian, saksi dari Patsus Provos, Mabes Polri RS, AR, ACN, CT, dan RS. Sedangkan saksi dari Patsus Bareskrim Mabes Polri yaitu RR, KM dan RE.
"RE hadir (dalam persidangan) melalui zoom," paparnya.
"Kemudian ada dua saksi dari luar Patsus HM dan MD," imbuhnya.
Baca juga: Ferdy Sambo Hari Ini Menjalani Sidang Etik di Mabes Polri
Saat ditanya lebih jauh mengenai apa saja yang digali dalam persidangan ini dan sudah sejauh mana sidang etik ini berjalan, Nurul mengatakan "Nanti kita tunggu update setelah proses selanjutnya," pungkasnya.
Dalam sidang etik Sambo kali ini dipimpin oleh pimpinan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), yakni Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Ahmad Dofiri.
Sedangakan jajaran anggota komisi di antaranya, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Agung Budi Maryoto, Kepala Divisi Propam Polri Irjen Syahardiantono, Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Irjen Yazid Fanani, Analis Kebijakan Utama bidang Sabhara Baharkam Polri Irjen Rudolf Alberth Rodja.
Turut hadir juga pihak eksternal dalam sidang etik Sambo ini di antaranya dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kompolnas sendiri bertugas mengawasi sidang agar independen dan akuntabel.
"Kompolnas menilai bagaimana jalannya sidang etik yang bisa kami lakukan sesuai dengan perintah Kapolri," papar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo. (Ndf/OL-09)
Hakim Agung ini dinilai memiliki catatan buruk karena sempat menganulir vonis terpidana pembunuhan berencana eks Kadiv Propam Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup.
ORANG tua mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua atau Brigardir J mengajukan gugatan perdata senilai Rp7,5 miliar terkait perbuatan melawan hukum.
Orang tua Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarata, yang dikenal sebagai Brigadir J, yakni Samuel Hutabarat dan Rosti Simanjuntak, mengajukan gugatan terhadap Ferdy Sambo
Menkumham membantah pernyataan pernyataan pengacara Alvin Lim yang menyebut Ferdy Sambo tidak pernah tidur di Lapas Salemba.
ADVOKAT Alvin Lim tidak gentar atas ultimatum pengacara bekas Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Arman Hanis. Arman bakal memproses hukum bagi pihak yang menyebarkan kebohongan soal kliennya.
KEPALA Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas IIA Salemba Beni Hidayat membantah pernyataan advokat Alvin Lim. Beni menegaskan bekas Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo pernah ditahan di lapasnya.
Mahkamah Agung menyebut belum menerima pengaduan terkait putusan bebas yang dikeluarkan majelis hakim PN Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti.
UKJ bertujuan untuk mencetak jurnalis andal yang mampu menghasilkan karya jurnalistik terbaik.
Pansel calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta jeli dan tak meloloskan calon bermasalah.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh permisif bahkan menormalisasi judi online yang dilakukan oleh karyawannya karena alasan iseng.
BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.
KONFERENSI Waligereja Indonesia (KWI) prihatin dengan rangkaian peristiwa negatif yang melibatkan penyelenggara negara, apalagi yang dilakukan oleh pucuk pimpinan lembaga negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved