Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan penjelasan kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) menyoal dugaan aliran dana Irjen Ferdy Sambo ke oknum anggota DPR.
Dalam keterangannya, Mahfud mengatakan bahwa telah memastikan bahwa tersangka Ferdy menghubungi sejumlah penjabat beberapa hari setelah terjadinya pembunuhan Brigadir Josua Nofriansyah Hutabarat.
"Pak Sambo membuat prakondisi agar orang percaya bahwa kondisinya terjadi tembak menembak yang membunuh itu Bharada E," ujarnya, Kamis (25/8).
Mahfud merinci beberapa pihak yang dihubungi tersangka yakni Kompolnas, pemimpin redaksi, Komnas HAM dan anggota DPR. Setelah mendapat informasi tersebut mantan Ketua MK ini langsung memastikan ikhwal upaya Sambo yang coba membangun alibi.
"Itu saya katakan di media Kompolnas Komnas HAM, pemimpin redaksi sudah diklarifikasi dan benar oleh Sambo, diundang oleh Sambo, ditelepon oleh Sambo memberitahu begitu," jelasnya.
Baca juga: Ferdy Sambo Hari Ini Menjalani Sidang Etik di Mabes Polri
Menurutnya, saat menghubungi anggota DPR yang sempat dihubungi Sambo tersebut, Mahfud gagal berbicara dengan yang dimaksud karena telepon yang tidak dijawab.
"Karena yang DPR saya hubungi tidak diangkat," katanya.
Mahfud menekankan sikap tersangka menghubungi beberapa pihak setelah terjadi pembunuhan bukanlah tindak pidana. Selain itu upaya tersebut bukanlah upaya tersangka untuk melakukan pembunuhan.
Sebelumnya Mahfud MD diundang oleh MKD untuk menjelaskan dugaan aliran uang kasus pembunuhan oleh Ferdy Sambo ke DPR. Selain Mahfud, MKD juga akan mendengarkan keterangan dari IPW. (Sru/OL-09)
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Satgas didorong dapat segera menangkap bandar judi online. Agar masyarakat tidak menganggap adanya tindakan tebang pilih.
Kemenko Polhukam akan menggelar rapat satgas sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden untuk membentuk satgas yang bertujuan memberantas praktik perjudian online.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto ogah menanggapi ihwal pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menemukan keberadaan buronan Harun Masiku.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Pemerintah telah menunjuk perwakilan dari Kemenkumham, Kemendikbudristek, dan Kemenkeu di dalam Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Trisakti.
Hakim Agung ini dinilai memiliki catatan buruk karena sempat menganulir vonis terpidana pembunuhan berencana eks Kadiv Propam Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup.
ORANG tua mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua atau Brigardir J mengajukan gugatan perdata senilai Rp7,5 miliar terkait perbuatan melawan hukum.
Orang tua Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarata, yang dikenal sebagai Brigadir J, yakni Samuel Hutabarat dan Rosti Simanjuntak, mengajukan gugatan terhadap Ferdy Sambo
Menkumham membantah pernyataan pernyataan pengacara Alvin Lim yang menyebut Ferdy Sambo tidak pernah tidur di Lapas Salemba.
ADVOKAT Alvin Lim tidak gentar atas ultimatum pengacara bekas Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Arman Hanis. Arman bakal memproses hukum bagi pihak yang menyebarkan kebohongan soal kliennya.
KEPALA Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas IIA Salemba Beni Hidayat membantah pernyataan advokat Alvin Lim. Beni menegaskan bekas Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo pernah ditahan di lapasnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved