Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARA kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam “Tim Advokat untuk Penyelamatan PPP” menyampaikan somasi atau peringatan keras kepada Ketua Umum Suharso Monoarfa.
Mereka meminta Suharso untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya demi keselamatan partai. Sebab, menurut mereka Suharso sudah tidak pantas memimpin partai yang berlandaskan Islam setelah menghina kiai dan pesantren beberapa waktu lalu.
"Setelah konsolidasi, kami meminta Ketua Umum PPP sekarang ini secara legowo mengundurkan diri dari jabatannya. Karena jika tidak, ini akan menjadi beban partai untuk meningkatkan elektabilitasnya,” ujar M Soleh Amin selaku mantan Mahkamah Partai Bidang Hukum dan HAM, kemarin.
Mantan Ketua LPBH PBNU ini hanya memberi Suharso waktu 3x24 jam untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Jika Suharso tidak melakukannya, “Tim Advokat untuk Penyelamatan PPP” akan melakukan beberapa langkah ekstrem lainnya.
“Kami akan lakukan beberapa langkah, di internal meminta kepada majelis dan mahkamah partai untuk rapat koordinasi terkait pemecatan Suharso. Kemudian, eksternalnya kami akan membuat laporan kepolisian terkait perbuatannya,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua LBH DPP PPP M Hadrawi Ilham mengaku prihatin dengan perkataan Suharso yang dinilai merendahkan kiai dan pesantren. Dia pun berharap Suharso bisa legowo untuk mundur dari jabatannya dengan segera.
“Selama ini kami tidak ambil pusing terkait sifat pribadi ketum, tapi ketika kiai dan pesantren yang dihina masalah amplop, kami tidak terima. Jika Suharso memiliki dan memahami azas kepemimpinan maka harus legowo mundur,” tutupnya.
Adapun “Tim Advokat untuk Penyelamatan PPP” terdiri dari kader PPP yang berprofesi sebagai advokat seperti M Soleh Amin, M Hadrawi Ilham, H.M Natsir, Rahman, Angga Barata Rosihan, M Andi Anwar, Yasir Arafat, dan Teten Masduki.
Sebelumnya, Suharso Monoarfa melakukan sikap dan perilaku tidak terpuji yaitu menghina dan merendahkan harkat martabat kiai serta pesantren yang berkaitan dengan “amplop kiai”.
Hal tersebut disampaikan Suharso dalam pidatonya di KPK beberapa waktu lalu, yang menyebut pemberian sesuatu ketika silaturahmi atau sowan kepada kiai disamakan dengan budaya korupsi. (OL-13)
Baca Juga: Ketum Ikatan Habib NU kecam Pelecahan Ulama Oleh Suharso Monoarfa
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.
PPP dinyatakan tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen pada Pileg 2024.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan fungsi perencanaan dan penajaman kegiatan pembangunan yang diagendakan pemerintah, Bappenas
Masih banyak program yang tak sesuai dengan perencanaan dan meleset jauh dari target. Salah satu yang ia soroti ialah pembelian motor trail untuk program revolusi mental.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk membahas kembali terkait kebijakan Tapera.
PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyambangi Kantor DPC PPP Temanggung, Jawa Tengah
KETUA Wantimpres, Wiranto, menitipkan 100 nama kader eks Partai Hanura sebagai calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Apa alasan Wiranto memilih PPP?
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku ingin memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia soal calon presiden (capres) dan cawapres 2024.
PELAKSANA tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyempatkan diri berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya
HASIL lembaga survei merupakan cambuk dan kritik bagi kami untuk bisa kerja lebih keras. Namun, karena PPP memiliki basis yang loyal kita masih bisa eksis seperti pada Pemilu 2014 dan 2019.
Hasil Keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang memutuskan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved