Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syarifah Amelia menanggapi potongan pidato Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Karena tidak lengkap, hal itu menimbulkan kesalahan tafsir.
Jika disimak secara utuh, kunjungan Suharso ke beberapa kiai dalam acara pembekalan antikorupsi politik cerdas berintegrasi di Gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Senin (15/8), tidak ada kesalahan.
Amel menyampaikan Suharso tidak memiliki niat untuk menyinggung perasaan para kiai.
Baca juga: Waketum DPP PPP Minta Polemik Soal Pidato Suharso Monoarfa Diakhiri
"Bagi PPP, pesantren adalah salah satu garda terdepan pendidikan umat, sehingga dalam pendidikan antikorupsi, kita harapkan dapat dimulai dengan memahami betul perbedaan pemberian hadiah/bisyarah, yang penuh kasih, serta infak/shodaqoh, yang berlandaskan keikhlasan, dengan praktik yang mengarah pada gratifikasi di lingkungan pesantren,” ujar Amel.
Amel menjabarkan, PPP dituntut memberikan warna politik yang berbeda, bukan membenarkan yang biasa namun membiasakan yang benar. PPP harus mampu menjadi partai yang mewujudkan politik Berketuhanan yang Maha Esa, bukan berkeuangan yang maha kuasa, seloroh Kiai Gufron saat itu.
Pada akhir acara pembekalan antikorupsi yang diberikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada seluruh pengurus pusat PPP, Suharso, selaku Ketum PPP, menandatangani komitmen untuk membangun integritas internal parpol agar menolak politik uang dan praktik korupsi lainnnya.
Amel mengatakan, bagi PPP, penghormatan pada ulama adalah salah satu cara PPP mengingat jati dirinya. PPP dibentuk oleh ulama, diawasi oleh ulama, dan memperjuangkan ulama.
Hal ini yang selalu ditanamkan oleh para petinggi Partai, termasuk Suharso.
“Ketua Umum Suharso sekali lagi menyampaikan tidak sedikit pun bermaksud untuk menyinggung Kiai dan Ulama, serta menyesalkan video pidato beliau yang dipenggal seadanya. Namun, Ketum Suharso mengakui beliau sangat terpukul jika sampai ada Ulama/Kiai yang terluka karena hal ini,”tambah Amel saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.
Amel juga meyakinkan bahwa Suharso akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki kesalahpahaman ini dan dalam waktu dekat akan segera menemui Ulama dan Kiai untuk dapat berbincang dan memohon masukan secara langsung. (RO/OL-1)
BANGSA Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya Bapak Hamzah Haz seorang pemimpin muslim yang salih, santun, istikamah (konsisten), dan teguh dalam pendirian.
DPP PPP telah merekomendasikan pasangan Ahmad Ali (AA) dan Abdul Karim Aljufri (AKA) sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan duka yang mendalam atas wafatnya tokoh PPP Hamzah Haz, pada Rabu (24/7) ini. Almarhum meninggalkan banyak warisan bagi partai.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi (Awiek) menilai sosok Wakil Presiden Ke-9 Republik Indonesia Hamzah Haz sebagai politisi yang teduh.
Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz meninggal dunia hari ini Rabu, 24 Juli 2024, pukul 09.30 WIB. Hamzah Haz meninggal karena faktor usia.
PPP memastikan akan memberikan bantuan hukum untuk ketua DPRD Rembang Supadi yang ditahan Pemerintah Arab Saudi.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.
PPP dinyatakan tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen pada Pileg 2024.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan fungsi perencanaan dan penajaman kegiatan pembangunan yang diagendakan pemerintah, Bappenas
Masih banyak program yang tak sesuai dengan perencanaan dan meleset jauh dari target. Salah satu yang ia soroti ialah pembelian motor trail untuk program revolusi mental.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk membahas kembali terkait kebijakan Tapera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved