Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Sekretaris Jenderal Bidang Kemaritiman Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Marcellus Hakeng Jayawibawa mengajak para pemuda untuk dapat andil dalam mengembalikan kejayaan Indonesia di bidang maritim. Ajakan itu juga berkenaan dengan momentum peringatan HUT ke-77 RI.
"Untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia, maka dibutuhkan peran pemuda. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur," terang Hakeng lewat keterangannya, Selasa (16/8)
Menurutnya, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.500 pulau yang disatukan oleh laut. Indonesia juga disebut sebagai negara maritim terbesar di dunia karena 75% wilayahnya adalah lautan. Wilayah laut Indonesia juga terletak di jalur perdagangan dan perlintasan kapal-kapal dunia, maka Indonesia berpotensi menjadi Poros Maritim Dunia.
"Dengan begitu kita dapat mengembalikan jati diri kita sebagai bangsa maritim dan juga melakukan pengamanan kepentingan serta menjaga keamanan wilayah maritim kita, juga mampu memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia ke depannya. Ingat ada potensi Rp1.700 triliun kita dapatkan jika kita dapat mengelola lautan kita dengan tepat," sambungnya.
Apalagi saat ini, kata Hakeng, Indonesia sedang memegang tampuk Presidensi G20. Salah satu isu di dalamnya adalah tata kelola kelautan, serta memastikan adanya dialog, strategi, dan kerja sama regional di bidang terkait. Presidensi G20 Indonesia juga mengangkat mengenai pentingnya ekonomi biru, karbon biru, dan juga penanganan sampah laut.
Menurutnya, para pemuda bisa diajak berperan menangani persoalan marine debris atau sampah laut. Pesan yang harus digaungkan bahwa laut tidak boleh lagi dijadikan lokasi pembuangan sampah, baik dari rumah tangga ataupun pabrik. Laut merupakan sumber pangan masa depan rakyat Indonesia.
"Jadi, peran pemuda di sini harusnya dapat dimaksimalkan dalam mengelola sumber daya kelautan tersebut," ujar Hakeng.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi para pemuda adalah persoalan kedaulatan maritim.
"Indonesia sejak Deklarasi Djuanda pada 1957 sudah menegaskan bahwa wilayah laut di kepulauan nusantara merupakan kedaulatan mutlak Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap pemuda bisa ikut serta untuk mewujudkan kembali kedaulatan Indonesia atas wilayah lautnya," tegasnya.
Hakeng mengungkapkan pemuda berpotensi besar untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan dan pemberdayaan ekonomi di sepanjang pesisir pantai. Mereka diharapkan mampu berperan aktif menjadi bagian roda penggerak ekonomi dalam bidang kemaritiman.
"Kita ketahui Indonesia kaya dengan kekayaan laut dan keindahannya, tetapi kita sepertinya jauh tertinggal jika dibandingkan negara-negara lain bila dilihat dalam hal pengelolaan SDA dan SDM-nya. Untuk itu saya akan berkolaborasi dengan ketua bidang dan wasekjen lain di DPP KNPI guna membuat program pendampingan pada pemuda setempat," pungkasnya. (OL-8)
Pemerintah Indonesia diminta untuk bersikap lebih tegas saat membahas Pengaturan Pelaksana (PP) Wilayah Tumpang Tindih Yurisdiksi ZEE dan Landas Kontinen (LK) dengan Vietnam.
Para pengurus HAPPI yang baru saja dilantik diharapkan berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia.
Hakeng menyebut latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.
Upaya talent hub yang menghubungkan talenta maritim yang teruji dan terlatih sesuai kebutuhan industri di Indonesia hingga global.
Nusantara Ocean Week 2024 merupakan forum pemangku kepentingan kebaharian Indonesia untuk mengawal pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Pendekatan melalui cara diplomasi dinilai efektif dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved