Pakar Sebut Instruksi DPR Tolak Menteri BUMN Seharusnya Dicabut

PAKAR hukum tata negara Refly Harun menilai instruksi DPR RI untuk menolak kehadiran Menteri BUMN Rini Soemarno dalam rapat-rapat kerja bersama DPR RI tidak sesuai dengan etika ketatanegaraan. Sesama lembaga negara seharusnya saling menghormati demi kelancaran jalannya pemerintahan. Terlebih, menteri ialah perwakilan Presiden.

"Karena itu, seharusnya dicabut instruksinya. Biar bagaimana pun menteri itu kan wakil Presiden. Menolak menteri berarti juga menolak kehadiran Presiden. Apalagi yang bersangkutan tidak sedang terganjal masalah hukum. Namun dia diperlakukan seolah jadi seseorang yang harus dihindari," ujar Refly saat dihubungi di Jakarta, Kamis (16/6) malam.

Refly juga memandang rekomendasi Pansus Pelindo II yang meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri Rini berlebihan. Pasalnya, rekomendasi dikeluarkan DPR sebelum Pansus Pelindo menyelesaikan tugasnya.

"Rekomendasi keluar sebelum kerjanya selesai. Jadi sangat tidak etis. Toh, tidak ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap yang menyatakan menteri bersalah. Selain itu, keputusan memberhentikan Menteri BUMN itu hak prerogatif Presiden. Jadi terkesan DPR mengejar target politik tertentu," ujarnya. (Deo/OL-5)