Rini Masih Dilarang ke DPR, Akom Sebut Itu Kewenangan Pimpinan AKD

KETUA DPR RI Ade Komarudin menyatakan pimpinan DPR hanya menindaklanjuti keputusan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II terkait surat instruksi berisi tidak menerima Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam rapat kerja di DPR.

Surat itu dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon pada 2015 lalu. Dampak dari larangan tersebut, Menteri BUMN tidak dapat terlibat dalam rapat kerja bersama dengan Komisi VI yang menjadi mitranya dalam membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Akhirnya, Presiden pun menugaskan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menggantikan Rini.

"Pak Fadli melanjutkan surat, dari Pansus. Sekarang ada masalah pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL). Presiden sudah mengirim surat di Komisi VI mewakili Kementerian BUMN, Pak Bambang Brodjonegoro," ujar pria yang akrab disapa Akom itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).

Ade menjelaskan pimpinan DPR tidak dapat mencabut surat tersebut, yang berwenang ialah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mitra Kementerian BUMN yakni Komisi VI. Surat tersebut pun sudah dibahas dalam rapat pimpinan dewan dan diputuskan tidak masalah Menteri Rini diwakilkan.

"Saya pikir tadi sudah rapat pimpinan bahwa tidak ada masalah, karena sama-sama pembantu Presiden yang penting pembahasan APBN-P tidak ada masalah diwakilkan Menteri Keuangan," imbuh politikus Partai Golkar itu. (Ind/OL-5)