Makin Sulit Bangun Kepercayaan Terhadap Peradilan

JURU Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi menyesalkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap aparat pengadilan kembali terjadi, yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Menurutnya, stigma buruk dan upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan akan semakin sulit didapatkan.

Ia menyampaikan kasus OTT tersebut harus dijadikan oleh MA untuk meminimalkan segala bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. "Mesti ada tindakan tegas kepada pejabat yang merusak citra peradilan. MA tidak perlu ragu, tersebab pengawasan dan sanksi yang lemah seolah sebagai pintu masuk untuk melakukan pelanggaran," terangnya, Kamis (16/6).

Ia menyampaikan berbagai kasus belakangan ini membuktikan bahwa reformasi di peradilan memang belum menyentuh masalah dasarnya, yaitu soal integritas, yaitu menjadikan etika sebagai bagian dari gaya hidup.

Tak hanya itu, kasus OTT tersebut juga membuktikan bahwa beban manajerial di MA dalam banyak aspek memang sudah overload, khususnya pengawasan. Pengadilan seharusnya memang berkonsentrasi penuh pada kewenangan justisial, yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, bukan penyelenggaraan peradilan pada tafsir yang terlalu luas. "Maka beginilah akibatnya," cetusnya.

Yang paling utama dibutuhkan oleh MA dalam perbaikan peradilan, menurut Farid, adalah adanya itikad baik serta keterbukaan dari MA untuk mau most welcome bersama banyak pihak untuk membenahi institusinya. Selain itu, aspek pencegahan pun harus menjadi perhatian. Jika itu tidak lagi diperdulikan, maka penegakan represif yang akan bicara.

"Jika lebih jauh dikaji, secara sederhana penegak hukum terlibat penyalahgunaan wewenang dimungkinkan karena pengawasan dan sanksi lemah, kode etik diabaikan, proses seleksi dari awal tidak fair, gaya hidup cenderung hedonistiksehingga abaikan etika dan norma untuk capai tujuan," tandasnya. (OL-2)