Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEWAN Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mengapresiasi gebrakan Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/Kepala BPN baru.
"Presiden Jokowi sangat tepat memilih Marsekal Hadi sebagai Menteri ATR/BPN. Beliau sebagai mantan Panglima TNI tentunya memiliki pengalaman lapangan mumpuni dalam menangani maraknya mafia tanah dengan berbagai modus," kata Arief Parhusif, Rabu (3/8).
Dia menambahkan, DPP KNPI selaku generasi penerus bangsa sangat mengapresiasi gebrakan Marsekal Hadi dalam pemberantasan mafia tanah.
"Mafia tanah sangat meresahkan rakyat, gebrakan semangat pemberantasan mafia tanah awal kepemimpinan Menteri ATR/BPN di bawah komando Marsekal (Pur) Hadi Tjahjanto perlu diapresiasi khalayak umum, termasuk kami DPP KNPI akan mendukung berbagai kebijakan terkait pemberantasan mafia tanah tersebut", kata Arief Parhusif.
Arief Parhusif selaku Ketua Bidang Pertanahan DPP KNPI pimpinan Haris Pertama terkesan dengan strategi Marsekal Hadi. "Sebagai mantan Panglima TNI, Marsekal Hadi piawai dalam menyiapkan medan pertempuran dengan memperkuat “spirit de corps” kepada seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN melalui “uniform” khas militer dengan tidak tanggung-tanggung berikan tongkat komando dan tanda kepangkatan pada uniform pegawai", kata Arief Parhusif.
Arief menyebutkan, pihaknya mendukung pegawai Kementerian ATR/BPN dengan seragam barunya. "Kami yakin di balik seragam baru pegawai ATR/BPN dapat kita perkiraan maksud Marsekal Hadi Tjahjanto memiliki tujuan khusus agar pegawainya memiliki semangat militansi, loyalitas dan keberanian dalam pemberantasan mafia tanah dan tentunya memiliki etos kerja melayani rakyat Indonesia sebagai abdi negara dengan mengedepankan pelayanan publik terbaik," jelas Arief.
DPP KNPI, menurut Arief, akan melakukan langkah konkret dalam dukunganya pada satgas anti mafia tanah bentukan Marsekal Hadi dengan bentuk Posko Jubir anti mafia tanah.
"DPP KNPI akan bentuk Posko Jubir anti mafia tanah di seluruh Indonesia melalui DPD KNPI daerah, kami namakan Posko Jubir agar mengenang keberanian dan ketulusan mantan Kabid Pertanahan periode DPP KNPI sebelumnya yang mengadvokasi korban kriminalisasi kasus penyerobotan tanah oleh korporasi di Sumatera Barat," ungkap Arief. (OL-13)
Menurut Putri, pemuda mesti sepakat meneguhkan sikap yang sama menjadi indikator persatuan bangsa, bukannya justru terseret pro-kontra arus politik praktis.
Nadia Yulianda menilai pernyataan Heru itu justru masuk di akal sehingga para birokrat DKI Jakarta dapat bekerja secara profesional dalam mengemban pelayanan publik di masyarakat.
FORUM Mahasiswa Merah Putih (FMMP) mengadakan Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Nasional Masa Khidmat 2023-2025 di Gedung Komisi Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta
Selain untuk mitigasi perubahan iklim, aksi ini juga bertujuan untuk mencegah abrasi, dan menggalang keterlibatan seluruh stakeholder tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekologi.
Penolakan itu didasarkan pada dugaan pemalsuan dokumen usulan nama calon Pj Bupati Kepulauan Yapen yang dianggap merugikan proses pengangkatan yang sah.
Pemuda Indonesia tidak ingin memilih presiden yang memecah dan mengotak-ngotakan masyarakat. Apalagi dalam pemerintahan berbau SARA itu sekarang sudah ketinggalan zaman.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved