Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PARA kelompok relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membahas sejumlah nama untuk diusulkan pada kontestasi pemilihan umum (pemilu) 2024. Sekretaris Jenderal Projo Handoko menjelaskan usulan nama itu akan disampaikan secara tertutup pada presiden setelah musyawarah digelar.
"Kita bahas, tapi itu semua nama-nama itu akan kami laporkan secara tertutup kepada presiden. Jadi tidak menjadi konsumsi publik supaya tidak dianggap kami misalnya jadi endoser salah satu nama misalnya," terang Handoko pada media, Jumat (29/7). Jokowi mengumpulkan para relawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/7).
Handoko lebih jauh menuturkan sejauh ini belum ada nama yang diusulkan para relawan. Namun, ia menekankan hal itu akan dilakukan melalui mekanisme penjaringan dari akar rumput.
"Belum, nama-nama kan bukan dari kita. Dari rakyat, kan terserah rakyat siapa. Kalau kita kan hanya melakukan mekanisme penjaringan. Nama-nama silakan, kami akan sejujur mungkin untuk menangkap suara dari rakyat," terang Handoko.
Pada pertemuan para relawan dengan presiden di istana negara, Handoko menjelaskan perwakilan relawan yang hadir melaporkan rencana Musyawarah Nasional yang akan digelar di Bandung, 27 Agustus 2022. Ia menjelaskan terdapat 17 relawan yang tergabung dalam kegiatan Musyawarah Nasional.
Baca juga: Jokowi Tiba Kembali di Tanah Air usai Lawatan ke Tiongkok, Jepang, dan Korsel
"Kami sampaikan juga bahwa hasil dari Musyawarah ini akan kami laporkan secara tertutup kepada Presiden Jokowi sebagai dewan pembina kami," ucapnya.
Para relawan, tegas Handoko, akan mematuhi arahan Jokowi dan mengamankan arahan dalam menjalankan tugas presiden. Jokowi, terang Handoko, tidak menyampaikan pesan khusus dan mempersilahkan relawan menggelar musyawarah.
"Kami juga sampaikan kepada presiden bahwa hasil dari Musyawarah, kami tidak akan membuka secara langsung nama-nama. Semua akan kami laporkan secara tertutup kepada presiden nanti," tukasnya.
Tujuh belas organisasi relawan yang ikut dalam musyawarah itu adalah PROJO, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Seknas Jokowi, Bara JP, GK Center, Almisbat. Kemudian RPJB, Duta Jokowi, Kornas Jokowi, RKIH, JAMAN, GAPURA, Indeks, KIB, Sekber Jokowi Nusantara, KA-PT, dan Maluku Satu Hati. Adapun salah satu agenda dari musyawarah yakni menjaring nama-nama yang akan didukung para relawan pada pemilu 2024. (OL-4)
Relawan Jokowi yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menggelar konsolidasi pemilu damai, di Kuningan, Jakarta Selatan.
"Tentu yang paling penting kami juga berharap pelaksanaan Pemilu 2024 akan berjalan dengan lancar."
Bawaslu diminta bergerak mengusut dugaan kecurangan Pemilu setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu relawan Arus Bawah Jokowi
Kunjungan presiden ke Bali merupakan kunjungan resmi kenegaraan. Maka itu sudah jelas semua kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas kenegaraan tidak dapat dibenarkan.
Relawan Penereus Negeri berikan dukungan kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Beberapa aktivis relawan yang bergabung di antara lain Eko Sulistyo, Mustar Bona Ventura, dan Rambun Tjajo.
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved