Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA MPR Bambang Soesatyo meminta kepada sejumlah pihak untuk menahan diri terkait insiden penembakan oleh Bharada E, yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat, yang diduga melakukan pelecehan terhadap istri Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.
"Percayakan kepada polisi dan jajarannya yang sedang bekerja. Kita dukung Kapolri yang telah membentuk tim khusus, dengan melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM untuk membuat terang kasus ini," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, Rabu (13/7).
Baca juga: Polisi: Bharada E Masih Berstatus Saksi di Kasus Penembakan
"Yakinlah Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit, bekerja dengan profesional, objektif, transparan, dengan mengedepankan metode Scientific Crime Investigation," imbuhnya.
Lebih lanjut, Bamsoet menyatakan dukungan kepada Polri untuk menuntaskan kasus penembakan antar anggota polisi. Apalagi, Presiden Joko Widodo memberikan atensi dan secara tegas meminta proses hukum dilakukan.
Baca juga: Irjen Ferdy Sambo Sempat Minta Kewenangan Tambahan ke Kapolri
"Pernyataan yang disampaikan Presiden di Subang, harus menjadi senjata. Semangat kepada Kapolri. Masyarakat menunggu kejelasan peristiwa ini," pungkas Bamsoet.
Menurutnya, arahan Kepala Negara harus segera ditindaklanjuti. Dalam hal ini, untuk menjamin kepastian dalam penegakan hukum. Tentunya, tetap menjaga kaidah yang memertimbangkan kaum rentan (khususnya secara psikologis), yakni istri Ferdy Sambo.(OL-11)
Berikut beberapa jaksa tergoda oleh suap dan korupsi, mencoreng integritas institusi kejaksaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyindir lamanya kehadiran negara dalam merespons permasalahan di masyarakat. Negara baru hadir ketika permasalahan tersebut viral.
Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, dan memerlukan peran kantor hukum serta pengacara yang memang berkompeten.
Elon Musk mengajukan kasus hukum terhadap OpenAI, perusahaan AI yang ia bantu dirikan pada 2015. Ia menuduh para pemimpinnya melakukan pengkhianatan terhadap misi pendiriannya.
MENKO Polhukam Mahfud MD menyebut, para pejabat di tingkat menteri hingga ASN yang mendapat sorotan negatif dari publik atau terlibat kasus hukum seharusnya mengundurkan diri.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut ada 669 laporan pengaduan yang diterima terkait mafia tanah dalam kurun waktu satu tahun lebih.
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
AI bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan aktifitas pembelajaran, hingga manajemen pendidikan.
Menurut UUD RI Tahun 1945, pasal 28 H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dengan memisahkan penyelenggaraan pileg dan pilpres mampu meningkatkan kualitas demokrasi. Khususnya dalam melahirkan wakil rakyat yang berkuliatas.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pemerintah perlu mengkaji kembali anggaran untuk partai politik (parpol).
Dalam jangka pendek, pemerintah harus mampu menurunkan harga avtur. Karena harga bahan bakar sangat mempengaruhi harga tiket pesawat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved