Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo mengundang Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (11/7) ini.
Agenda tersebut untuk menjelaskan perihal konflik lahan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Kepada Kepala Negara, Edy mengaku bahwa sengketa tanah menjadi salah satu masalah besar di wilayahnya.
Bahkan, menurut dia, kasus tumpang tindih lahan terbanyak secara nasional berada di Sumatera Utara. "Memang konflik lahan yang terbesar di Indonesia ini ada di Sumatera Utara," ujar Edy selepas rapat terbatas.
Baca juga: Menteri ATR Targetkan Program PTSL Capai 100%
Lebih lanjut, Edy menjelaskan persoalan tersebut sudah terjadi sejak puluhan tahun silam. Para pemimpin daerah terdahulu juga tidak bisa mengatasi dengan baik, hingga akhirnya persoalan terkait lahan semakin membesar.
"Ini sudah dari 30 atau 40 tahun lalu. Jumlahnya banyak. Tidak terhitung. Saya tidak bisa menguraikan, karena itu ada di tingkat kabupaten," imbuhnya.
Baca juga: Kerugian Negara Akibat Praktik Mafia Tanah Capai Rp1,4 Triliun
Salah satu contoh konflik yang terjadi, yakni ada pihak yang menggunakan lahan kosong milik masyarakat atau perusahaan tanpa izin. Tanah tersebut kemudian dijadikan area perkebunan.
"Ada tanah menganggur milik orang, milik perusahaan, ada yang masuk di situ, bercocok tanam segala macam. Ini akhirnya menjadi persoalan yang harus diluruskan," pungkas Edy.
Sebagai solusi, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan membentuk tim khusus untuk mengurai persoalan lahan di Sumatera Utara. "Nanti dibahas dulu di tingkat kementerian. Siapa saja anggotanya, nanti diputuskan pusat. Saya hanya memberi penjelasan kondisi di lapangan," tutupnya.(OL-11)
KETUA DPD I Golkar Sumatra Utara (Sumut) Musa Rajekshah atau Ijeck disebut punya kans untuk menambah elektoral bila berpasangan dengan Bobby Nasution atau Edy Rahmayadi.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mencatat mayoritas warga tak ingin Edy Rahmayadi kembali maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024.
PKB lebih pilih Bobby Nasution ketimbang Edy Rahmayadi
Bobby tak risau dengan kehadiran Ahok dan Edy di Pilgub Sumut 2024.
MANTAN Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bukan satu-satunya figur yang masuk radar PDIP untuk diusung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024.
Untuk menghasilkan pesepak bola berkualitas perlu dilakukan pembinaan mulai dari akar rumput.
Mereka menolak kehadiran Bank Tanah yang dinilai makin memperkeruh rencana redistribusi tanah.
Sejumlah ahli waris Syekh Abdurrahman bin Abdul Hasan memperkarakan lahan kluster Tatar Pitaloka
Kota Baru Parahyangan hanya sebagai pihak yang membeli lahan yang sudah dijual oleh warga dari salah satu ahli waris.
Aksi itu dipicu perkara yang melibatkan pengembang perumahan Kota Baru Parahyangan yakni PT Belaputera Intiland dan para ahli waris Almarhum Syekh Abdulrahman.
PT Bumi Menara Internusa (BMI) mengajukan tujuh bukti baru (novum) dalam upaya peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA)
Dalam RDPU, BAP DPD RI mendengarkan paparan dan persoalan yang tengah dialami masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved