Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Gubernur Edy: Kasus Sengketa Lahan Terbesar Ada di Wilayah Sumut

Andhika Prasetyo
11/7/2022 20:03
Gubernur Edy: Kasus Sengketa Lahan Terbesar Ada di Wilayah Sumut
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melambaikan tangan kepada wartawan.(Antara)

PRESIDEN Joko Widodo mengundang Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (11/7) ini.

Agenda tersebut untuk menjelaskan perihal konflik lahan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Kepada Kepala Negara, Edy mengaku bahwa sengketa tanah menjadi salah satu masalah besar di wilayahnya. 

Bahkan, menurut dia, kasus tumpang tindih lahan terbanyak secara nasional berada di Sumatera Utara. "Memang konflik lahan yang terbesar di Indonesia ini ada di Sumatera Utara," ujar Edy selepas rapat terbatas.

Baca juga: Menteri ATR Targetkan Program PTSL Capai 100%

Lebih lanjut, Edy menjelaskan persoalan tersebut sudah terjadi sejak puluhan tahun silam. Para pemimpin daerah terdahulu juga tidak bisa mengatasi dengan baik, hingga akhirnya persoalan terkait lahan semakin membesar.

"Ini sudah dari 30 atau 40 tahun lalu. Jumlahnya banyak. Tidak terhitung. Saya tidak bisa menguraikan, karena itu ada di tingkat kabupaten," imbuhnya.

Baca juga: Kerugian Negara Akibat Praktik Mafia Tanah Capai Rp1,4 Triliun

Salah satu contoh konflik yang terjadi, yakni ada pihak yang menggunakan lahan kosong milik masyarakat atau perusahaan tanpa izin. Tanah tersebut kemudian dijadikan area perkebunan.

"Ada tanah menganggur milik orang, milik perusahaan, ada yang masuk di situ, bercocok tanam segala macam. Ini akhirnya menjadi persoalan yang harus diluruskan," pungkas Edy.

Sebagai solusi, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan membentuk tim khusus untuk mengurai persoalan lahan di Sumatera Utara. "Nanti dibahas dulu di tingkat kementerian. Siapa saja anggotanya, nanti diputuskan pusat. Saya hanya memberi penjelasan kondisi di lapangan," tutupnya.(OL-11)
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya