Kapolri Baru di Tangan Presiden

PENUNJUKAN Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) baru sepenuhnya berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, harus diakui bahwa hingga saat ini belum ada tanda-tanda siapa yang bakal ditunjuk Presiden untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti.

"Presiden dengan memanfaatkan haknya menentukan Kapolri bisa dengan mudah memilih siapa pengganti Badrodin Haiti tanpa harus pusing melihat rekomendasi Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi), Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), dan DPR," terang pengamat kepolisian, Hermawan Sulistyo, pada diskusi bertajuk Mencari Sosok Kapolri, Senayan Vs Istana, di Jakarta, kemarin.

Ia menegaskan kepolisian yang punya lebih 430.000 anggota memiliki masalah yang harus segera dibenahi, yaitu SDM untuk melahirkan kepolisian yang bersih dan berintegritas. Hal lain ialah memperjuangkan biaya operasional yang menunjang kepolisian yang berkualitas.

"SDM dan anggaran operasional merupakan dua hal yang harus diselesaikan oleh Kapolri baru. Selama itu tidak terbenahi, sulit mengubah wajah kepolisian yang selama ini kita kenal," paparnya.

Lebih lanjut, Hermawan yang juga pengajar di PTIK, mengatakan bahwa Presiden bisa memperpanjang masa kerja Badrodin Haiti untuk 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Itu dilakukan untuk menjaga resistensi politik terkait penunjukan Kapolri baru.

"Namun, saat saya berbicara dengan Pak Badrodin, dia bilang sulit apabila diminta melanjutkan jabatannya. Sebab dia sudah merasa berhasil memimpin Polri 1,5 tahun dan tidak ada jaminan bila diperpanjang kariernya akan lebih baik." Pada kesempatan sama, peneliti senior Para Syndicate, Jusuf Suroso, mengatakan penunjukan Kapolri perlu kehati-hatian dan pertimbangan yang matang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku belum memutuskan nama calon Kapolri baru. "Sampai sekarang belum diputuskan," tegas Jokowi seusai buka puasa bersama di Kantor Partai NasDem, Jakarta, Selasa (7/6). (Cah/P-3)