Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menulai pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas partainya bukanlah keputusan final, melainkan pernyataan proses dari penentuan keputusan calon presiden.
"Saya melihat pidato Megawati itu sebuah proses daripada putusan final atau hasil akhir dari penentuan calon presiden," ujarnya, Selasa (21/6)
Proses yang dimaksud Qodari terlihat dari amanat kongres yang menegaskan pemilihan calon presiden merupakan hak preogatif ketua umum PDI Perjuangan.
"Tradisi atau budaya politik di PDI Perjuangan adalah rampak barisan artinya banteng itu harus satu komando. Jadi unsur komando di PDI Perjuangan sangat kental sekali itulah salah satu ciri PDI Perjuangan dengan partai yang lain," ungkapnya.
Baca juga: Politikus Plus
Membaca arah penentuan calon presiden yang diusung partai moncong putih tersebut menurutnya masih akan menempuh jalan panjang. Hal ini bisa dilihat dari pengalaman PDI Perjuangan pada pemilihan 2014 lalu saat keputusan terhadap Joko Widodo baru diputuskan satu bulan sebelum pemilihan legislatif atau empat bulan sebelum pilpres Juli 2014.
"Soal siapa nanti yang ditentukan masih panjang, masih berproses. Sekarang ini masih di sekitar 15 bulan menuju pendaftaran presiden dan wakil presiden pada September 2023 yang akan datang jadi masih sangat panjang"
Dengan demikian maka belum bisa menyimpulkan apa pun juga tentang kemungkinan yang diputuskan Megawati Sukarnoputri karena semua masih akan menjalani proses. (OL-4)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri tidak hadir ke rumah duka dan pemakaman dari Wakil Presiden (Wapres) RI ke-9 Hamzah Haz
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
PKB tidak keberatan DPA diisi oleh para mantan presiden
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa permintaan Megawati seharusnya dilihat sebagai upaya untuk transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai ancaman.
Yang disampaikan Megawati adalah pesan yang pernah diutarakan kepada presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
DALAM dunia politik, hubungan persahabatan sering kali menjadi kompleks dan dinamis. Beberapa tokoh politik menunjukkan meskipun ada perbedaan pandangan, persahabatan tetap terjaga.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak setuju dengan dua revisi undang-undang (UU) yang tengah bergulir di DPR yakni RUU Polri dan RUU TNI
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved