Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, berharap agar seluruh jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju dapat fokus bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden.
“Semua harus bergerak untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan capres (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden),” kata dia, kepada wartawan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, hari ini.
Setelah formasi menteri Kabinet Indonesia Maju dirombak lagi, dia berharap agar seluruh menteri dapat terpacu untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ruang lingkupnya.
Ia menyatakan, seluruh menteri harus berdedikasi kepada Presiden Joko Widodo, menjadi pembantu presiden yang menguasai ihwal kementerian yang dipimpinnya, serta mempercepat prestasi sehingga Pemilu 2024 dapat terlaksana dalam situasi kebangkitan dan kemajuan Indonesia.
“Karena profesionalitas dan kerja keras dari presiden, wakil presiden, serta seluruh pembantu presiden (menteri),” kata dia.
Baca juga: Ambang Batas Presiden Picu Polarisasi
Terkait dengan pelantikan kader PDI Perjuangan, John Wempi Wetipo, sebagai wakil menteri dalam negeri, Kristiyanto mengatakan, hal itu penugasan sebagai wakil menteri, serta membantu Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian.
Sebelum secara resmi mendapatkan penugasan dari Jokowi sebagai wakil menteri dalam negeri, tutur dia, Wetipo sempat mendatangi dia untuk memastikan apakah Megawati telah menyetujui penugasannya. “Ini contoh kedisiplinan dari seorang Pak Wempi,” kata dia.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Jokowi secara resmi telah melantik dua menteri dan tiga wakil menteri hasil perombakan Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6).
Adapun dua orang yang dilantik jadi menteri adalah Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, sebagai menteri perdagangan, serta mantan Panglima TNI, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional.
Lebih lanjut, selain Watipo, Jokowi juga melantik dua wakil menteri lainnya, yakni Sekretaris Dewan Pembina PSI, Raja Juli Antoni, sebagai wakil menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Sekretaris Jenderal DPP PBB, Afriansyah Noor, sebagai wakil menteri ketenagakerjaan. (Ant/OL-4)
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah isu yang menyebut akan ada perombakan atau reshuffle Menteri di Kabinet Indonesia Maju di IKN
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7)
Tidak ada urgensi bagi Presiden Joko Widodo hingga harus melakukan perombakan atau menambah wakil Menteri di kabinet.
Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (18/7) sore ini.
Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal melantik Sudaryono, politisi Partai Gerindra, sebagai wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved