Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PARTAI NasDem tak terburu-buru menentukan nama satu calon presiden (capres). Nama capres tunggal akan disampaikan secara terbuka jika koalisi sudah terbentuk.
"Kalaupun satu nama tentu kan harus mendapatkan koalisinya dulu. Percuma kita usulkan satu nama tapi partai koalisinya enggak ada," kata politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, hari ini.
Irma mengatakan NasDem menyadari tidak bisa mengusung capres sendiri. Atas dasar itu, NasDem akan melakukan konsolidasi dengan partai politik (parpol) lain untuk berkoalisi dan mengusung capres bersama.
Baca juga: Mayoritas DPW Nasdem Usulkan Anies, Ganjar, Erick sebagai Capres 2024
"Insyaallah kita akan melakukan konsolidasi kepada partai-partai. Sehingga kita mendapatkan, kita akan mengeluarkan (satu nama capres) itu sudah ada dengan koalisinya," ujar Irma.
NasDem, kata Irma, juga belum menentukan arah berkoalisi dengan parpol lain atau kumpulan parpol yang telah membentuk koalisi. Misalnya, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Koalisi-koalisi yang ada saat ini masih cair menurut kami. Jadi karena gak ada satupun dari koalisi itu untuk menyebut satu nama juga kan untuk mereka munculkan. Jadi bagi NasDem enggak ada masalah siapa pun yang akan melakukan konsolidasi sah-sah saja," ucap Irma. (OL-4)
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved