Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak ada dalam rekomendasi capres yang disampaikan dewan pimpinan wilayah (DPW) NasDem. DPW dinilai tak ingin mengusulkan sosok yang melekat dengan partai lain.
"Mungkin teman-teman di DPW memiliki catatan yang tidak menginginkannya," kata Sekretaris Steering Committee (SC) Rakernas NasDem Willy Aditya di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).
Wakil Ketua Fraksi NasDem di DPR itu menyampaikan Prabowo dan AHY merupakan pimpinan partai. Hal itu dinilai sebagai salah satu pertimbangan utama dalam memilih sosok yang direkomendasikan dalam Rakernas tersebut.
"Itu satu hal yang wajar, apalagi tidak ada nama ketua umum parpol," ungkap dia.
Baca juga: 29 DPW Partai NasDem Dukung jadi Capres, Ganjar: Terima Kasih
Dia mengakui jika Prabowo dan AHY sempat bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh beberapa waktu lalu. Namun, pertemuan itu disebut sebagai upaya penjajakan koalisi.
Willy menjelaskan NasDem tak bisa mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. NasDem membutuhkan dukungan dari partai lain untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.
"NasDem sadar betul, kami tidak memiliki kecukupan tiket sehingga membutuhkan dukungan partai lain atau bersama-sama dengan partai lain dalam proses pengusungan," sebut dia.
Namun, dia tidak menegaskan kalau NasDem menutup pintu koalisi dengan Demokrat dan Gerindra. Pembangunan koalisi nantinya tergantung kesepakatan terhadap capres hasil Rakernas NasDem.
"Kalau belum jodoh kan nggak mungkin kita kawin paksakan. Jadi nanti kita lihat siapa lah dari nama-nama yang muncul itu yang ada partai-partai yang tertarik lalu kemudian kita membangun koalisi bersama-sama," ujar dia. (A-2)
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved