Pemerintah belum Bersikap Terkait Tawaran Singapura

PEMERINTAH belum menentukan sikap soal tawaran Singapura untuk membantu penanganan bencana asap. Pasalnya, ada aturan yang perlu diperhatikan.

"Itu ada aturan mainnya di ASEAN . Jadi tidak ada pekerjaan ataupun bantuan untuk kebakaran hutan itu yang bilateral. Jadi, dia lewat ketentuan-ketentuan di ASEAN Agreement," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (9/6).

Menurut dia, bantuan Singapura tidak bisa dikatakan sebagai kerja sama bilateral secara khusus. Secara protokoler, kata dia, bantuan hanya bisa diberikan ketika suatu negara meminta dan dalam kondisi yang cukup darurat.

Siti pun belum tahu apakah nantinya pemerintah akan menolak bantuan Singapura. "Belum, belum, belum, saya belum baca suratnya. Nanti saya cek dulu," tukas dia.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf menerangkan, memang banyak negara yang salama ini telah menawarkan bantuan. Namun, kata dia, menangani masalah kebakaran hutan bukan hal yang mudah seperti yang disangka negara tersebut.

Kendati demikian, dia menyadari bila masalah kebakaran lahan perlu dihadapi bersama. "Kalau udara bersih, dinikmati semua orang, termasuk di Asia, Singapura. Jadi kalau rusak juga harus sama-sama perbaiki," papar dia.

Pemerintah Singapura memperbaharui paket bantuan penanganan asap akibat kebakaran hutan di Indonesia. Bantuan ini telah ditawarkan sejak 2005 lalu untuk mendukung penanganan kebakaran hutan.

"Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Singapura untuk membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi pada musim kemarau dari Juni hingga Oktober," kata Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Air (MEWR) Singapura, Selasa (7/6).

MEWR menekankan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah tahunan yang terjadi di wilayah ASEAN. Salah satu yang dinilai terparah terjadi pada 2015 dan berdampak pada kesehatan dan kehidupan masyarakat hingga Singapura.(X-11)