Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono menyampaikan akan memulai beberapa persiapan pengerjaan di lokasi IKN Nusantara pada 2022. Hal itu menyangkut pematangan lahan atau land development, kemudian akses-akses penting seperti logistik dan beberapa jalur insfrastruktur. Ibu Kota Negara baru akan berlokasi di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Presiden memberikan arahan agar pelaksanaan dan perencanaan lebih dimatangkan khususnya multisektor. Semua kementerian yang tergabung dalam tim transisi sudah bekerja dan melakukan konsolidasi dan koordinasi di antara mereka," kata Bambang seusai rapat terkait IKN yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/6).
Bambang berharap pada 2024, target pembangunan IKN dapat tercapai. Ia juga menyampaikan pengerjaan konstruksi dimulai tahun 2023, dibutuhkan cukup banyak tenaga kerja. Adapun jumlahnya diperkirakan membutuhkan sekitar 150-200 ribu pekerja di lapangan.
"Sebanyak itu karena waktunya sempit dan kita harus mencapai beberapa target tentunya jumlah pekerja dan material cukup banyak," tuturnya.
Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi, ujar Bambang, menekankan agar pengerjaan pembangunan IKN memerhatikan kondisi lingkungan hidup dan interaksi dengan masyarakat sekitar yang berada di lokasi IKN.
"Kami juga mengharapkan ada pola-pola dimana masyarakat bisa terlibat langsung dalam pembangunan ini, saya kira kami sedang matangkan oleh tim transisi," ucapnya.
Baca juga: Madu Kelulut Potensi Besar Masyarakat Pedalaman di sekitar IKN Nusantara
Selain itu, hal lain yang menjadi perhatian presiden yakni masalah lahan. IKN akan dibangun di tengah lahan hutan konversi, oleh karena itu, menurutnya semua proses akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Sehingga masalah yang berhubungan dengan green atau hijau, masalah-masalah yang berhubungan dengan sustainability (keberlanjutan) dari hutan-hutan yang ada di sana, kita akan melakukan reforestasi atau penanaman kembali sehingga kejayaan hutan tropis akan terwujud," paparnya.
Otorita IKN, ujar Bambang, berharap konsep sustainable forest city untuk IKN Nusantara dapat terwujud dengan membangun ibu kota baru yang hijau, cerdas, inklusif dan berkelanjutan.
Bambang menambahkan, pengerjaan konstruksi yang dimulai pada 2023, Otorita IKN juga memikirkan mess dari para pekerja agar tertata rapih. Selain itu, ia berharap interaksi para pekerja dengan masyarakat setempat berlangsung baik.(OL-5)
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Publik harus tahu soal mundurnya Bambang dan Dhony. Sehingga, tidak ada spekulasi yang terlalu jauh.
Luhut memilai kedua pucuk pimpinan OIKN dianggap tak becus menyelesaikan tugas dengan baik, utamanya masalah lahan-lahan di IKN, Kalimantan Timur.
Pemerintah saat ini melalui Badan Otoritaria mencoba fokus untuk menyelesaikan kendala dalam pembangunan IKN agar tetap sesuai targetnya.
Presiden Joko Widodo secara resmi menunjuk Bambang Susantono sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menegaskan tidak pernah menyebut eks Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono tak becus.
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatannya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved