Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022 mendatang.
Artinya, tahapan pesta demokrasi 2024 mendatang itu tak akan mangkrak meski PKPU terkait dengan tahapan dan jadwal masih belum disahkan.
Pasalnya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR serta Kemendagri yang rencananya bergulir Senin (30/5), kembali alami penundaan.
Hal itu terjadi lantaran KPU melakukan pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo, pada Senin (30/5), di Istana Negara, Jakarta.
"Enggaklah tahapan mundur, kemarin konsinyering juga sudah mencari titik temu terkait tahapannya juga, salah satunya anggaran," ucap Anggota KPU Yulianto Sudrajat.
Rencananya, KPU akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI terkait dengan tahapan pemilu pada 7 Juni mendatang.
Baca juga: KPU: Presiden Minta Kegiatan Kampanye Pemilu 2024 Efektif dan Edukasi masyarakat
Tak hanya itu, buah pertemuan KPU dengan Presiden, Yulianto menyatakan bahwa anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun telah disepakati pemerintah.
"Terakhir di forum konsinyering sudah dibahas soal Rp 76,6 triliun itu sudah kita matangkan juga dan beberapa kali dibahas, itu sudah dibahas sejak komisioner KPU yang lalu," tandas Yulianto.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI batal menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah serta penyelenggara pemilu (KPU) pada Senin (30/5) dengan agenda pembahasan persiapan pemilu 2024.
Menanggapi itu, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat, menyebut secara prinsip pihaknya telah mengikuti jadwal dengan DPR.
Namun, audiensi KPU diterima oleh Presiden RI Joko Widodo pada Senin (30/5).
Yulianto menegaskan pihaknya akan mengikuti jadwal dari DPR, yakni tanggal 7 Juni 2022 untuk menggelar RDP.
“Kita akan bertemu DPR sesuai jadwal dengan DPR, yaitu tanggal 7 Juni,” ungkap Yulianto saat ditemui media di Gedung KPU, Jakarta, Senin (30/5). (Ykb/OL-09)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved