Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI bakal menyeleksi ulang komisioner KPU Daerah (KPUD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang jabatannya berakhir pada 2023 dan 2024 mendatang.
Seleksi ulang itu merupakan bentuk antisipasi agar Pemilu 2024 mendatang tidak terkendala oleh adanya pergantian komisioner KPUD.
“Memang benar bahwa dalam masa tahapan, sejumlah KPU di pelbagai Provinsi habis masa jabatannya. Masa jabatan lima tahun terhitung sejak dilantik, sehingga demikan setelah durasinya jelang 5 tahun kita akan lakukan seleksi ulang,” papar ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, di Gedung KPU, Jakarta, Senin (30/5).
Hasyim mengatakan, pihaknya akan mempersiapkan seleksi sekurang-kurangnya lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan komisioner KPUD.
Baca juga : Ini 6 Poin Penting Dukungan Presiden Terhadap KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024
Hasyim juga menyebut KPU akan membuat tim seleksi (timsel). Adapun masa jabatan komisioner KPUD bakal habis pada bulan Mei 2023 di 16 Provinsi. Lalu, pada Juni 2023 di kabupaten/kota dalam 16 provinsi itu hilang jabatan.
“Sehingga mulai Januari 2023 kami akan membentuk timsel dan rancangannya akan disiapkan pada 2022 ini,” terangnya.
“Kami menyadari akan ada problematika di situ, tapi akan kami laksanakan sesuai Undang-Undang yang berlaku,” tandasnya. (OL-7)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjamin kesuksesan Pilkada.
Berdasarkan hasil penghitungan suara di internal Partai NasDem, suara Farhan seharusnya aman dan bisa mendapatkan satu kursi di DPR RI Dapil Jabar I.
Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata memantau langsung PSU di 2 TPS di Kabupaten Lewoleba, NTT.
Aplikasi SiRekap ini tengah menjadi sorotan karena banyaknya kesalahan yang diinput. DPRD Kota Bogor mendorong KPU Kota Bogor untuk kembali menggunakan sistem manual
LOGISTIK pemilu tahap pertama sudah tiba di 16 dari 22 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk persiapan Pemilu 2024 mendatang.
Permohonan pembatalan berpotensi menimbulkan keresahan di dalam masyarakat sebab pemilihan anggota KPUD Papua Pegunungan telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved