Rasionalisasi PNS Bertahap

UNTUK menghemat belanja pegawai, salah satu jalan yang ditempuh pemerintah selama 2017-2019 ialah merampingkan (merasionalisasi) jumlah PNS. Hal itu dikemukakan Presiden Joko Widodo di depan pejabat eselon II Kementerian Keuangan di Jakarta, kemarin.

"Kami ingin belanja pegawai bisa lebih efisien. Untuk itu, kami melakukan rasionalisasi PNS secara alami," tegas Jokowi.

Kepala Negara mengakui belum menerima peta konsep rasionalisasi PNS dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan Rebiro) Yuddy Chrisnandi. "Tetapi kira-kira arahnya seperti itu. Permasalahan ini telah dibahas dalam sidang kabinet.

"Jokowi menambahkan, perampingan atau rasionalisasi jumlah PNS tersebut bakal dilakukan secara bertahap. "Misalnya, dalam setahun ada 120 ribu PNS pensiun. Nanti di tahun kelima kita hanya menerima 60 ribu. Itu akan mengurangi banyak sekali. Rasionalisasi dilakukan dalam beberapa tahun anggar-an. "Karena tidak mungkin diselesaikan setahun. Kamu harus ngerti sehingga dari sisi kualitas belanja lebih efisien," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Yuddy menyatakan rasionalisasi terhadap 1 juta PNS dapat menghemat 25% anggaran atau Rp176,75 triliun dari belanja pegawai pada APBN tahun silam sebesar Rp707 triliun (Media Indonesia, 6/6).

Dana penghematan sebesar Rp176,75 triliun, jika digunakan untuk membia-yai infrastruktur, dapat membangun tol sepanjang 2.525 kilometer atau 8.837 km jalur kereta api atau 36 pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 2 x 100 Mw.

Menurut Yuddy, kini pihaknya terus mematangkan usul rasionalisasi PNS secara komprehensif sebelum diserahkan ke Presiden. "Presiden tadi mengatakan pendekatannya tidak boleh lagi zero growth, tetapi negative growth."

Prioritas maju

Yuddy mengilustrasikan salah satu penyebab kegagalan negara-negara di Eropa seperti Yunani keluar dari krisis ialah membengkaknya anggaran belanja pegawai.

"Idealnya jumlah PNS 1,5% atau setara 3,5 juta dari populasi. Kini, PNS yang ada mencapai 4,5 juta. Dalam anggaran 2016 pemerintah membuka rekrutmen 80 ribu PNS baru. Sementara itu, sekitar 120 ribu PNS diproyeksikan pensiun tahun ini. Itu sebenarnya sudah menjadi negative growth.

""Sampai sekarang saya sudah memberhentikan sampai 2.000 PNS yang melanggar disiplin. Ini kami bahas terus dengan Badan Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara. Kami akan mempresentasikan itu dalam rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang dipimpin Wakil Presiden. Kami menyiapkan laporan komprehensif," ungkap Yuddy.

Di sisi lain, Sekda Kota Sukabumi Hanafie Zain mengakui ke depan persaingan antarpegawai semakin ketat. Apalagi nanti tidak ada lagi pejabat struktural. "Jadi, semua sama. Pegawai yang berkualitas mendapat prioritas untuk maju. Artinya, pegawai dituntut harus selalu berinovasi.

"Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menganggap penting pening-katan kompetensi dan kualitas PNS di seluruh jajaran pemerintahan di daerah. "Jadi, tidak perlu sampai dirasionalisasi." (Pol/Nov/BB/LN/MS/X-4)