Pemerintah akan Naikkan Dana Alokasi Umum Provinsi Kepulauan

PEMERINTAH akan menaikkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk provinsi kepulauan sebesar 5%. Rencananya, penaikan itu akan dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (4/6).

"Membahas masalah DAU yang berkaitan dengan wilayah daerah kepulauan, yang mana ada luas daratan dan lautan. Tadi sudah diputuskan bahwa ada kenaikan 5% bagi daerah yang provinsi kepulauan," ujar Tjahjo.

Adapun, sidang DPOP tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua DPOD dan dihadiri sejumlah menteri, yakni Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

"Ini memperhatikan luas wiayah laut dan daerah. Kemudian kerumitan geografis kan beda antarpulaunya. Selain itu, pertimbangan jumlah penduduk dan juga tingkat kemiskinan. Itu yang dititikberatkan oleh Pak Wapres, apa pun bantuan lewat DAU ini harus memperhatikan poin-poin itu," tambahnya.

Dari kriteria tersebut, sambung Tjahjo, wilayah kepulauan yang mendapat penaikan besaran DAU antara lain Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku Utara, Maluku, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Selain membahas penaikan DAU, pemerintah juga membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Apalagi, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sedang digugat Asosiasi Bupati dan Wali Kota.

Pemerintah juga membahas dana reboisasi. Dana reboisasi, kata Tjahjo, masih mengendap sebesar Rp7 triliun. Daerah menginginkan dana ini bisa digunakan.

"Keinginan daerah ini bisa digunakan. Tadi diputuskan boleh digunakan tetapi yang bersinggungan dengan hutan. Untuk bibit, untuk penghijauan, untuk lahan kritis. Tidak boleh buat yang lain-lain," pungkasnya. (Nov/OL-5)