Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPR, Puan Maharani, dinilai memahami masalah kebangsaan yang terjadi saat ini. Hal tersebut nampak dari sikap dan responsnya dalam beragam isu bernegara.
Hal ini dikatakan pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta), Danis TS Wahidin.
Danis juga mengatakan sikap dan penyataan Puan terhadap kebijakan pemerintah sudah tepat dan menjalankan fungsinya sebagai Ketua DPR RI .
"Sikap politik dan responsnya dalam beragam isu menunjukkan hal ini. Dia merespons beragam isu kebangsaan seperti masalah riil rakyat tentang kelangkaan minyak goreng, dan harga pangan selama ramadhan. Artinya dia paham masalah kebangsaan yang terjadi di masyarakat," jelas Danis, Jumat (22/4).
Danis juga menyebut masalah kelangkaan minyak goreng misalnya adalah masalah yang langsung dirasakan masyarakat. Dengan Puan merespons isu ini, artinya dia paham tugasnya selaku legislatif.
Puan menyuarakan aspirasi rakyat dan diteruskan pada pemerintah. Hal ini akhirnya membawa DPR menjadi mitra kritis pemerintah. "Puan juga tak segan mengkritik pemerintah jika ada kebijakan yang tak tepat," kata Danis.
Baca juga: UU TPKS Hadiah di Hari Kartini Bagi Perempuan Indonesia
Danis menyebut Puan menjadi simbol perempuan yang sukses dalam dunia politik. Stigma bahwa perempuan secara kapasitas dibawah laki-laki dipatahkan olehnya.
"Puan dalam konteks ini sangatlah positif. Kepemimpinannya di DPR dan kepahaman dia akan masalah kebangsaan adalah simbol inspirasi bagi perempuan Indonesia," tegasnya.
Sebagai informasi, Puan cukup aktif dalam merespons beragam isu kebangsaan dalam kapasitasnya selaku Ketua DPR.
Terkait isu kelangkaan minyak goreng, politikus PDIP ini mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk berani mengusut tuntas hingga ke akarnya seluruh oknum-oknum yang terlibat dalam mafia minyak goreng. Langkah ini agar kejadian kelangkaan minyak goreng tak terjadi lagi di Indonesia.
Menurut dia, kelangkaan minyak goreng tak boleh terjadi lagi, karena mengingat Indonesia merupakan negara terbesar penghasil kelapa sawit di dunia. (RO/OL-09)
Anies Baswedan merespons ucapan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, yang membuka peluang partainya mendukung dia kembali maju di Pilgub Jakarta
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz. Hamzah dinilai sebagai tokoh yang teduh dan merangkul.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan parlemen Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Internasional yang menyebut pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, memberikan tanggapan terkait isu kebijakan ekstensifikasi cukai.
Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan mendorong pengembangan UMKM setempat.
Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Organisasi PPIR sendiri adalah rumah bagi para purnawirawan TNI yang sepaham dengan visi Prabowo dalam memajukan bangsa dan negara.
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksekusi kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved