Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANALIS Kebijakan Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Arizal menyebutkan sebanyak 60 ribu aparatur sipil negara (ASN) direncanakan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara pada tahun 2024.
“Dalam perencanaan yang diputuskan untuk pindah (ke IKN) di semester pertama pada tahun 2024 lebih kurang itu ada 60 ribu orang. Ini yang disampaikan oleh Menteri Bappenas,” kata Arizal dalam Webinar Kesiapan Infrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024 yang diikuti di Jakarta, hari ini.
Arizal menuturkan pemerintah telah memetakan total jumlah ASN dan kementerian lembaga terkait yang akan dipindahkan secara bertahap ke IKN Nusantara mulai tahun 2024 hingga 2045.
Pada proyeksi rencana awal di tahun 2024, pemerintah akan memindahkan sebanyak 1.971 orang ASN yang berasal dari 27 kementerian/lembaga terkait, yang terdiri dari 23 pejabat negara, 888 pejabat pimpinan tinggi (JPT) dan 1.060 jabatan fungsional (JF).
Kemudian ada pula 5.716 orang yang terdiri TNI/Polri dan ASN yang masuk ke dalam lingkup pertahanan dan keamanan (hankam). Di mana 23 pejabat negara, 785 pejabat pimpinan tinggi dan 4.919 jabatan fungsional juga akan ikut dipindahkan.
Baca juga: Presiden: ASN-TNI-Polri Segera Dapat THR dan Gaji ke-13
“Memang yang prioritas adalah untuk lingkup personel TNI dan ASN di lingkup Hankam. Informasinya mereka akan lebih dahulu pindah sebanyak 5.716 orang,” ujar dia.
Menurut Arizal, dalam skenario yang telah dibuat, terdapat 70 kementerian/lembaga yang akan dipindahkan sampai dengan tahun 2024.
Hanya saja, lembaga tinggi negara yang akan dipindahkan terlebih dahulu ke IKN adalah Presiden dan Wakil Presiden, kementerian koordinator, kementerian triumvirat, kementerian/lembaga pendukung kinerja presiden dan wakil presiden, kementerian/lembaga pendukung pembangunan, kementerian pendukung infrastruktur IKN dan kementerian/lembaga hankam dan penegak hukum.
Guna menindaklanjuti pembahasan penetapan pemindahan 70 kementerian/lembaga dan ASN ke IKN, pemerintah sudah melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait sejak tanggal 4 Januari 2022. Di mana pembicaraan pada bulan Januari-Februari 2022 dilakukan bersama TNI/Polri dan kementerian/lembaga penegak hukum.
Sedangkan tindak lanjut terhadap 60 ribu ASN ke IKN pada 70 kementerian/lembaga yang direncanakan pindah pada semester pertama, akan dilangsungkan pada bulan April-Mei 2022. Hal itu bertujuan untuk memetakan unit organisasi dan usulan ASN yang diproyeksikan pindah ke IKN oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga pada semester pertama tahun 2024.
“Ini akan kita akan lakukan dengan 70 K/L rencananya pada April-Mei. Kita akan lakukan one on one untuk melakukan pemetaan terhadap ASN termasuk keluarga yang ikut pindah,” ujar dia.(Ant/OL-4)
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Jakarta akan jadi pusat komersial dan finansial global pasca pemindahan ibu kota
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Persoalan lahan hingga pendanaan untuk pembangunan IKN akan segera dibereskan
MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan air minum mulai mengalir di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Pelaksana tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni mengajukan permohonan penambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun
MENTERI Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menegaskan tak ada penurunan target pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meski ketua dan wakilnya mundur.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menegaskan tidak pernah menyebut eks Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono tak becus.
Luhut memilai kedua pucuk pimpinan OIKN dianggap tak becus menyelesaikan tugas dengan baik, utamanya masalah lahan-lahan di IKN, Kalimantan Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved