Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIM Kantor Staf Presiden melalui Kedeputian I sudah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk percepatan pembangunan IKN tahap satu. Hasilnya, dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembangunan infrastruktur.
Hal itu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko utarakan saat memimpin rapat koordinasi pemantauan pembangunan infrastruktur dan strategi komunikasi IKN di Jakarta, Jum'at (8/4). Pada pembangunan tahap I, terang Moeldoko, dimulai dengan jalan baru termasuk akses menuju wilayah IKN, pembangunan jalur air baku, saluran drainase, pengendalian banjir, pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pendukungnya, terutama Istana Negara.
Selain itu, kantor kementerian koordinator dan Kementerian hingga pembangunan sumbu kebangsaan. "Hasil monitoring dan evaluasi Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga tersebut masuk dalam rencana aksi pembangunan IKN tahap satu yang akan difinalisasi pada bulan ini," ujarnya.
Rencana aksi itu, papar Moeldoko, akan diawali dengan penerbitan aturan turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. "Kami mengharapkan peraturan turunan UU IKN prioritas sudah dapat terbit, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN bisa berjalan dengan basis yang dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.
Ia menekankan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan lagi proyek prioritas, tetapi superprioritas. Untuk itu, membutuhkan persiapaan matang, pengawalan, serta kolaborasi antarkementerian/lembaga dan instansi.
"Pembangunan dan pemindahan IKN merupakan perjuangan mewujudkan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini pekerjaan rumit dan waktunya sangat panjang 5-20 tahun. Butuh perencanaan ketat, eksekusi detail, pengawasan yang rigid dan berkelanjutan, inklusif dengan komunikasi yang partisipatif," kata Moeldoko.
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
Jaringan pemilihan air bersih di dalam gedung juga sudah siap, namun masih menunggu pasokan air bersih dari penyedia jasa lain yang jaringannya belum siap.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Sumadilaga memastikan pembangunan dan distribusi air bersih sudah bisa tersedia pekan ini.
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved