Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) terus memburu dalang di balik kasus korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Pabrik Blast Furnace Complex (BFC) oleh PT Krakatau Steel tahun 2011.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Agung Supardi membeberkan alasan pihaknya banyak memeriksa saksi, agar kasus tersebut segera menemukan titik terang.
Sebelumnya, Kejagung memanggil empat mantan direktur utama (dirut) Krakatau Engineering sebagai saksi kasus korupsi Krakatau Steel.
Baca juga: Kejagung Bidik 4 Warga Tiongkok di Rasuah Krakatau Steel
Adapun keempat saksi, yakni Imam Purwanto selaku Dirut PT Krakatau Engineering Tahun 2011 dan Bambang Purnomo selaku Dirut PT Krakatau Engineering Tahun 2013.
Lalu, Wisnu Kuncoro selaku Dirut PT Krakatau Engineering Tahun 2016 dan Lussy Adriaty Dede selaku Dirut PT Krakatau Engineering Tahun 2018.
“Banyak (yang diperiksa), karena biar cepat selesai. Terkait proses pengadaan proyek Blast Furnace. Kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab,” ungkap Agung, Selasa (5/4).
Baca juga: Proyek Pabrik Krakatau Steel Mangkrak, Kejagung: Ada Indikasi Korupsi
Dugaan rasuah itu terendus setelah ditemukan adanya biaya operasi produksi yang lebih tinggi, dari harga baja di pasaran saat uji coba. Hingga Desember 2019, pembangunan pabrik tersebut belum mencapai 100%.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan bahwa nilai kontrak pembangunan pabrik blast furnace sebesar Rp6,92 triliun.
Dalam hal ini, Krakatau Steel mengajukan pinjaman ke sindikasi Bank BRI, Mandiri, BNI, OCBC, ICBC, CIMB dan LPEI. Adapun pembayaran yang telah dilaksanakan ke pemenang lelang sebesar Rp5,351 triliun.(OL-11)
Berikut beberapa jaksa tergoda oleh suap dan korupsi, mencoreng integritas institusi kejaksaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyindir lamanya kehadiran negara dalam merespons permasalahan di masyarakat. Negara baru hadir ketika permasalahan tersebut viral.
Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, dan memerlukan peran kantor hukum serta pengacara yang memang berkompeten.
Elon Musk mengajukan kasus hukum terhadap OpenAI, perusahaan AI yang ia bantu dirikan pada 2015. Ia menuduh para pemimpinnya melakukan pengkhianatan terhadap misi pendiriannya.
MENKO Polhukam Mahfud MD menyebut, para pejabat di tingkat menteri hingga ASN yang mendapat sorotan negatif dari publik atau terlibat kasus hukum seharusnya mengundurkan diri.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut ada 669 laporan pengaduan yang diterima terkait mafia tanah dalam kurun waktu satu tahun lebih.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved