Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPR RI, Puan Maharani, menyerukan pemerintah supaya menstabilkan harga pangan sebelum masuk Ramadan. Puan dinilai telah menjalankan maksimal peran DPR sebagai pengawas pemerintahan.
Direktur Eksekutif Indodata, Danis TS Wahidin, menegaskan Indonesia menganut sistem presidensial.
"Artinya parlemen dan eksekutif merupakan entitas yang sama-sama kuat. Situasi ini membuat parlemen lebih vokal dalam mengawasi pemerintah dibanding pada sistem parlementer," jelasnya.
Di sistem parlementer, pemerintahan dibentuk langsung oleh parlemen. Ini membuat kritik dari partai penguasa di parlemen ke pemerintah adalah hal tidak logis.
"Ketika Puan mengingatkan pemerintah menstabilkan harga pangan, artinya Puan sebagai ketua DPR telah membawa lembaganya menjalankan peran secara maksimal. Peran DPR memang seharusnya mengawasi jalannya pemerintahan," ujar Danis melalui keterangan tertulis, Kamis (31/3).
Baca juga: Puan: Pastikan Pasokan Biosolar Aman dan Tak Ganggu Logistik Saat Ramadhan
Selama ini, kata dia, banyak yang salah kaprah melihat sistem presidensial di Indonesia. Ketika parlemen diisi oleh partai pembentuk kekuasaan, maka dianggap aneh jika parlemen dari partai penguasa mengkritik pemerintah.
Padahal hal ini tidaklah salah. Dalam sistem presidensial parlemen dan pemerintah meski berasal dari partai yang sama, tambahnya, tidak jadi soal untuk saling mengkritik.
"Jadi ada persepsi salah di publik. Karena logika saat ini menganggap kita seperti sistem parlementer. Padahal tidak," tegasnya.
Di sisi lain, Danis menyebut kritikan Puan bukannya tidak berdasar. Selama ini masalah harga pangan ramadhan sudah jadi isu tahunan. Ketika Puan menyuarakan ini artinya dia mendengar dan memahami masalah riil di publik.
"Saya pandang sikap ini baik dan saya mengapresiasinya," ujar dia.
Sebagai informasi, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah menstabilkan harga-harga pangan yang sudah banyak mengalami peningkatan jelang bulan ramadan dan lebaran.
Ia pun mengingatkan para pemangku kebijakan untuk memastikan agar stok pangan di pasar tersedia sehingga tidak terjadi lonjakan harga.
Selain itu, Puan juga meminta agar pemerintah menjamin kelancaran distribusi pasokan pangan sehingga segala kebutuhan masyarakat saat Ramadhan tiba tidak terkendala. (RO/OL-09)
Anies Baswedan merespons ucapan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, yang membuka peluang partainya mendukung dia kembali maju di Pilgub Jakarta
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz. Hamzah dinilai sebagai tokoh yang teduh dan merangkul.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan parlemen Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Internasional yang menyebut pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan ruang agar publik termasuk sivitas akademika bisa mengungkapkan apapun yang ingin mereka suarakan.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan Indonesia sebagai negara yang demokratis haruslah menghargai setiap pendapat, dan memberikan ruang yang terbuka terhadap pendapat tersebut.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai pemerintah perlu memfasilitasi dan melindungi para pelaku seni
PILPRES 2024 semakin dekat. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla berharap Indonesia memiliki pemimpin yang mau membuka telinga pada kritik. Apalagi, Indonesia merupakan negara demokrasi.
SIDANG lanjutan uji materi UU KUHP dan UU ITE kembali digelar. Ahli pemohon menyatakan, kritik atau serangan individu ke pejabat negara mestinya tidak diproses pidana, melainkan perdata.
Alvin mengaku bersyukur mendapatkan remisi Natal, sehingga dirinya dapat lebih awal bebas dari masa tahanannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved