DPR dan Pemerintah belum Sepakati Aturan Anggota DPR di Pilkada

KOMISI II DPR dan pemerintah belum menyepakati aturan anggota DPR, DPD, dan DPRD maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), apakah harus mundur atau cukup cuti.

"Pemerintah (tetap) mengusulkan anggota DPR, DPD, DPRD mundur," kata Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarul Zaman, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/5).

Rambe menjelaskan, fraksi-fraksi berbeda pendapat, ada yang menyatakan apa pun keputusannya diserahkan kepada pemerintah yang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun pendapat fraksi lain, menurut dia, mengusulkan agar tidak melanggar putusan MK, diusulkan anggota DPR yang menduduki jabatan di alat kelengkapan dewan harus mundur.

"Dari dua opsi itu, pemerintah harus konsultasi dan koordinasi dengan Komisi II DPR," ujarnya.

Rambe mengatakan perdebatan itu akan dibawa ke pembahasan tingkat komisi untuk diputuskan dan apabila tidak dicapai kesepakatan, akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy, menambahkan selama ini pembahasan revisi UU Pilkada tidak hanya berkutat mengenai anggota DPR harus mundur atau tidak ketika maju Pilkada.

Menurut dia, pembahasan itu sebenarnya sudah selesai karena suara pemerintah sudah jelas dan mengikuti mekanisme yang ada.

"Pemerintah mau anggota DPR mundur tetapi di DPR sebanyak tiga fraksi menyerahkan keputusan pada pemerintah yaitu PDIP, Hanura, dan Demokrat. Lalu, tujuh fraksi menginginkan anggota DPR mundur dari jabatan AKD (alat kelengkapan dewan)," katanya.

Menurut politikus PKB itu, perdebatan dominan dalam Panitia Kerja Pilkada yaitu norma baru terkait kewenangan tambahan bagi Badan Pengawas Pemilu.

Dalam norma baru itu, lanjut Lukman, Badan Pengawas Pemilu diberikan tambahan untuk memeriksa dan berikan rekomendasi kepada KPU terkait pelanggaran administrasi yang berdampak diskualifikasi pasangan calon. (Ant/OL-5)