Parlemen Indonesia Dorong Aksesibilitas dan Keterjangkauan TIK dalam Dunia Pendidikan

ANGGOTA Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti menilai bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memainkan peran penting di tingkat global dalam menjembatani interaksi guru dan murid, apalagi selama masa pandemi. Untuk itu ia berharap seluruh parlemen di dunia dapat mendorong akses TIK yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah.

Apalagi mengingat, di awal masa pandemi Covid-19, sektor pendidikan adalah salah satu yang paling terpukul. "Khususnya dalam proses belajar mengajar dengan sebagian besar kampus dan sekolah ditutup untuk menghindari penularan penyakit," papar Roro dalam diskusi Standing Committee on Sustainable Development, Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali International Conversation Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2021). 

Adapun menurutnya, akses terhadap TIK telah membawa manfaat dalam memulihkan sektor pendidikan, meningkatkan produktivitas, efisiensi, penghematan biaya, mengurangi limbah produk serta bahan kimia, mengukir dan menganalisis sumber daya dan juga melacak kemajuan. "Semua itu dapat membantu meminimalkan dampak lingkungan. Digitalisasi juga sangat penting untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan  berkelanjutan," imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Baca Juga: Ketua DPR RI Ajak IPU Realisasi Dana Iklim Rp1.434 Triliun per Tahun

Meski demikian, Roro melihat ada beberapa isu yang perlu diperhatikan terkait TIK. Diantaranya adalah masalah infrastruktur pendukung TIK yang terjangkau untuk semua orang. "Mengingat ketersediaan sarana TIK bergantung pada kapasitas ekonomi masing-masing negara yang tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu, kami memandang bahwa perlu memiliki semacam standar yang dapat digunakan sebagai referensi umum mengenai masalah ini," sebutnya.

Oleh karena itu, dalam rapat komite IPU ini, Roro mewakili Parlemen Indonesia mendorong seluruh parlemen agar dapat memprioritaskan aspek ketersediaan, aksesibilitas dan keterjangkauan dalam hal proliferasi infrastruktur digital agar dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat dunia. "Hal ini agar ketimpangan bisa dijembatani. Dengan begitu kita dapat memastikan bahwa TIK dan pendidikan dapat diakses oleh semua orang," usulnya.

Selain itu, Parlemen Indonesia juga mendorong setiap pemerintah di berbagai negara agar turut memastikan lingkungan daring yang aman, kondusif dan tidak diskriminatif serta sesuai untuk proses belajar mengajar. "Kita juga harus mendorong pemerintah untuk mengembangkan kemitraan tidak hanya dengan badan PBB tetapi juga dengan industri dan bisnis untuk mempercepat keputihan sistem pendidikan pasca pandemi," tutupnya. (RO/OL-10)