Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPOLISIAN RI menjadi salah satu instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Ombudsman sepanjang 2021. Korps Bhayangkara berada di urutan ketiga setelah pemerintah daerah sebanyak 2.945 laporan (40,99%) dan Kementerian ATR/BPN 811 laporan (11,29%).
Polri memiliki 676 laporan (9,41%), kementerian atau instansi pemerintah 612 laporan (8,52 persen), dan BUMN/BUMD 545 laporan (7,59 persen). Menanggapi hal itu, Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut bahwa Polri senantiasa menghargai penilaian masyarakat terhadap kinerja yang telah dilakukan. "Institusi kepolisian memiliki tugas pokok melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat," tutur Ahmad kepada Media Indonesia, Jumat (18/3).
Ahmad pun mengeklaim pihaknya akan terus memelihara kamtibmas dan penegakan hukum yang berlaku bagi siapa pun yang terbukti bersalah. "Tentu Polri berusaha memberikan layanan terbaiknya. Penilaian masyarakat yang bersifat membangun bahkan kritikan akan dijadikan bahan evaluasi bagi Polri," ujarnya. "Ini untuk pembenahan demi kebaikan dalam pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa dan negara," pungkasnya.
Baca juga: Selain Bentuk Pansus, DPR Dorong Aparat Penegak Hukum Tuntaskan Kasus Mafia Tanah
Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, mengungkapkan sebanyak lima instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada pihaknya sepanjang 2021. (OL-14)
Sinergi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM dan lembaga pengawas negara, yaitu Ombudsman akan terus ditingkatkan.
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menagih tanggung jawab Pemda DKI Jakarta harus segera menerbitkan regulasi atas pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
Sistem itu bertujuan menyelaraskan pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas nasional termasuk penanganan tengkes (stunting).
Menurut Najih, jumlah kementerian, lembaga, dan pemda yang masuk zona hijau pada tahun ini sejumlah 414. Angka itu meningkat signifikan dibanding penilaian 2022 yang hanya 272.
Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi 37,65 juta ton setara beras dan jagung 18,04 juta ton.
Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah, diminta untuk segera membentuk program akselerasi PSR, pengembangan tebu dan sawit sebagai biodiesel, serta replanting teh dan kopi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved