Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengapresiasi dipilihnya Bambang Susantono-Dhony Rahajoe sebagai Kepala Otorita dan Wakil Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Ia berharap keduanya bisa mewujudkan IKN sebagai kota masa depan Indonesia dengan cepat.
“Selamat atas pelantikan Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Bapak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Keduanya memiliki rekam jejak yang baik dan kita berharap agar bisa bekerja cepat mewujudkan IKN sebagai kota masa depan,” kata Puan, Jumat (11/3).
“Namun, pembangunan dilakukan dengan adil dan melindungi warga lokal serta ramah lingkungan. Kita berharap IKN Nusantara bisa merefleksikan kota Indonesia di masa depan, tapi jangan sampai pembangunannya merugikan rakyat setempat,” tutur mantan Menko PMK tersebut.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menilai, keahlian Bambang Susantono di bidang transportasi perkotaan, infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan, akan menjadi modal dalam pembangunan IKN Nusantara.
Baca juga: Kepala BIN: IKN Nusantara Terobosan Wujudkan Visi Indonesia 2045
“Keahlian beliau dibutuhkan dalam membangun IKN Nusantara agar menjadi kota yang inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan,” ucapnya.
Sementara itu, rekam jejak Dhony Rahajoe dalam membangun kota satelit dinilai Puan juga akan memperkuat pembangunan IKN Nusantara dari sisi teknis operasional
“Pak Dhony Rahajoe berhasil membangun salah satu kota satelit terbaik di Indonesia. Pengalaman beliau bisa jadi modal membangun IKN Nusantara menjadi kota futuristik,” sebut Puan.
Puan berpesan agar keduanya segera membentuk struktur organisasi sehingga pembangunan IKN Nusantara bisa semakin cepat dikerjakan. Agar pengelolaan pembangunan IKN berjalan optimal, Puan juga mengingatkan Bambang-Dhony untuk dapat bekerja sama secara baik dengan kementerian-kementerian serta lembaga/instansi terkait yang sudah lebih dulu terlibat.
“Lakukan koordinasi yang efektif, termasuk dengan setiap pemangku kepentingan di Kalimantan Timur. Implementasikan semua rancangan proyek pembangunan IKN Nusantara sebaik-baiknya agar hasilnya tidak mengecewakan rakyat,” ungkap Puan.
Cucu Proklamator RI Bung Karno itu juga meminta agar Bambang dan Dhony terus berkomunikasi dengan DPR untuk setiap perkembangan pembangunan IKN Nusantara.
Puan mengatakan, DPR menantikan kerja sama dengan Otorita IKN.
“Sebagai representasi rakyat, DPR punya kewajiban untuk mengetahui setiap detail pembangunan IKN agar dapat ikut mensosialisasikan perkembangan IKN kepada masyarakat sekaligus sebagai bentuk pengawasan. Selamat bekerja untuk Pak Bambang dan Dhony,” tutupnya.(Ant/OL-4)
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Publik harus tahu soal mundurnya Bambang dan Dhony. Sehingga, tidak ada spekulasi yang terlalu jauh.
Luhut memilai kedua pucuk pimpinan OIKN dianggap tak becus menyelesaikan tugas dengan baik, utamanya masalah lahan-lahan di IKN, Kalimantan Timur.
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Jakarta akan jadi pusat komersial dan finansial global pasca pemindahan ibu kota
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Persoalan lahan hingga pendanaan untuk pembangunan IKN akan segera dibereskan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved