Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KANTOR Staf Presiden buka suara tentang penunjukan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong mengungkapkan dua sosok tersebut merupakan kombinasi tepat untuk memimpin sebuah kota baru, wilayah yang harus dibangun dari nol.
Bambang Susantono yang merupakan mantan wakil menteri perhubungan di era Susilo Bambang Yudhoyono tentu memiliki keahlian di bidang infrastruktur dan transportasi.
"Beliau punya pengalaman besar di pemerintahan, di bidang manajemen dan lembaga internasional," ujar Wandy kepada wartawan, Kamis (10/3).
Sementara, Dhony Rahajoe memiliki sepak terjang luar biasa di sektor pengembangan kawasan. Petinggi Sinar Mas Land itu terbukti mampu menyulap Serpong menjadi kota satelit yang sangat maju.
"Pak Dhony punya pengalaman dalam pengelolaan BSD, kota satelit yang boleh dibilang cukup sukses. Belum pernah ada kan yang memimpin kota futuristik seperti itu di Indonesia," tuturnya.
Meskipun tidak memiliki latar belakang sebagai kepala daerah, menurut Wandy, kedua sosok itu punya pengalaman kepemimpinan yang tidak bisa diremehkan.
Mengingat Nusantara membutuhkan sentuhan pembangunan fisik yang besar-besaran, pasangan tersebut memegang portofolio yang cukup meyakinkan.
"Memang presiden sempat menyinggung kepala daerah untuk memimpin IKN, tapi mungkin kalau kita tafsirkan lebih kepada leadership dalam pemerintahan. Saya kira itu sudah diwakili Pak Bambang di dalam kementerian dan Pak Dhony sebagai petinggi perusahaan swasta," pungkasnya. (OL-8)
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Publik harus tahu soal mundurnya Bambang dan Dhony. Sehingga, tidak ada spekulasi yang terlalu jauh.
Luhut memilai kedua pucuk pimpinan OIKN dianggap tak becus menyelesaikan tugas dengan baik, utamanya masalah lahan-lahan di IKN, Kalimantan Timur.
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Jakarta akan jadi pusat komersial dan finansial global pasca pemindahan ibu kota
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Persoalan lahan hingga pendanaan untuk pembangunan IKN akan segera dibereskan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved