Idrus Sebut Daftar Pengurus Golkar Beredar belum Resmi

SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Golongan Karya (Golkar)c membantah atas beredarnya susunan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di bawah Ketua Umum Setya Novanto. Menurut dia, daftar yang beredar itu belum resmi.

"Nggak. Saya kira itu tidak resmi, bukan itu yang sebenarnya. Itu adalah merupakan semacam keinginan, tapi bukan itu. Yang pasti itu sudah lama beredar," kata Idrus saat dihubungi, Jumat (27/5).

Idrus menambahkan, sejumlah nama yang masuk dalam kepengurusan partai sudah disusun sejak dua hari lalu. Hanya saja, dia tidak mengetahui pasti nama-nama yang sudah masuk daftar.

Demikian pula nama yang ada dalam kepengurusan dan disebut pernah tersandung dalam kasus hukum. "Saya nggak tahu pasti," ujar Idrus.

Meski demikian, ia memastikan semua kader yang masuk susunan pengurus DPP Golkar dipastikan bukan yang memiliki masalah hukum. Kalau pun ada, kata Idrus, itu sudah selesai secara hukum.

"Itu kan sudah selesai semua. Jadi secara undang-undang, mereka-mereka itu kan juga sudah mencalonkan sebagai anggota dewan. Iya kan? Nggak ada masalah," tambahnya.

Pihaknya berjanji akan mengklarifikasi kepada masyarakat masalah kepengurusan DPP Golkar yang sudah beredar luas tersebut, yang di antaranya terdapat nama-nama mantan narapidana.

"Nanti kita akan dijelaskan ke rakyat. Kita jelaskan ke mereka, bahwa UU-nya membolehkan seperti itu. Pak Nurdin (Halid) clear. Siapa lagi yang nggak clear?" imbuh Idrus. (MTVN/OL-5)