Luhut Ingatkan Kepala Daerah untuk Hindari Korupsi

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan kepada 102 kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 lalu untuk mengemban jabatan yang dimilikinya dengan baik. Pasalnya, kata dia, jabatan dan kewenangan membuka peluang terjadinya korupsi jika tidak digunakan dengan baik.

Luhut menyebut korupsi yang termasuk kategori kejahatan luar biasa dapat terjadi karena ada peluang dan keinginan.

"Jabatan dan kewenangan membuat peluang (korupsi) dan bahaya kalau kita tidak hati-hati. Kalau kita nggak kuat, ya kita bisa kena. Saya imbau untuk hati-hati," ujarnya dalam acara Pembukaan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kepala Daerah Angkatan ke-2, di Jakarta, Kamis (26/5).

Menkopolhukam menekankan, korupsi merupakan ancaman kredibilitas negara. Karena itu, akunya, korupsi merupakan masalah besar yang harus diberantas secara bersama-sama. Untuk itu, ia mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri untuk mengadakan e-government. "Itu akan susah (untuk melakukan korupsi)," tegasnya.

Luhut juga meminta agar kepala daerah harus bisa menjadi teladan bagi jajaran di bawahnya. Yakni, teladan dalam bersikap, berpikir, dan bertindak. Menurutnya, itu akan mengurangi potensi terjadinya korupsi dalam pemerintahan.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar kepala daerah menyinkronkan program-program pemerintah daerah dengan pusat. "Kepala daerah itu ujung tombak pembangunan. Kalau daerah tidak bekerja baik apa yang diinginkan pusat, hanya akan jadi mimpi saja," ujarnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Mendagri. Ia mengatakan kepala daerah harus memahami peta area rawan korupsi di daerah.

"Kepala daerah harus pahami peta area rawan korupsi di daerah. Pahami ancaman bangsa menyangkut narkoba, korupsi, kesenjangan sosial, dan radikalisme terorisme, serta area rawan bencana. Pahami area-area itu," tandasnya. (Nur/OL-5)