Alasan Ekonomi untuk Menunda Pemilu tak Berdasar

SEJUMLAH politikus termasuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mewacanakan agar pemilu 2024 ditunda karena alasan perbaikan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan alasan itu tidak berdasar.

Menurutnya berdasarkan data yang dirilis dari banyak lembaga independen dan Bank Indonesia, perekonomian Indonesia tumbuh dan terus membaik. Melansir data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi RI 2020 minus 2,07%. Namun, ujarnya menunjukkan perbaikan pada 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,69%. Bank Indonesia (BI), imbuhnya, memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kisaran 4,7-5,5% pada 2022.

Baca juga: Perludem: Tak ada Negara yang Tunda Pemilu Karena Alasan Ekonomi

"Penundaan pemilu karena alasan ekonomi tidak logis," ujar Arya dalam diskusi bertajuk "Tolak Penundaan Pemilu 2024" yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah, Sabtu (26/2). Hadir Sekretaris LHKP Muhammadiyah Abdul Rohim Ghazali dan Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Arya lebih lanjut mengatakan, argumen perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan kehendak publik, tidak masuk akal. Mengacu survei opini

publik yang dilakukan indikator politik pada September-Desember 2021, sekitar 70% masyarakat tidak setuju terhadap perpanjangan masa jabatan presiden. Ia juga menjelaskan, berdasarkan survei yang sama, penolakan perpanjangan presiden juga diinginkan oleh kelompok elit seperti akademisi, wartawan, pengamat kebijakan, dan masyarakat sipil.

"Justru penolakan kelompok elit lebih tinggi lagi sekitar 90-93%. Penggunaan alasan kepuasan publik untuk mendorong perpanjangan masa jabatan tidak berdasarkan bukti," tuturnya.

Menurutnya perpanjangan masa jabatan presiden yang dilontarkan sejumlah politisi membuat suksesi kepemimpinan di level nasional tidak berjalan. Ia menuturkan sebaiknya partai utama pengusung presiden yakni PDI Perjuangan bersikap merespons wacana penundaan pemilu. Sikap PDI Perjuangan, ujarnya akan mempengaruhi partai-partai yang berada dalam koalisi untuk bersikap.

"Sikap PDI Perjuangan juga mempengaruhi sikap presiden. Kita berharap dalam beberapa hari presiden berbicara soal ini dan itu ditunggu-tunggu publik," tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menuturkan

menjadikan pandemi alasan penundaan pemilu cenderung tidak masuk akal. Pasalnya, pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020, tetap digelar meskipun di tengah situasi pandemi.

"Pada 2020 segala argumentasi dikeluarkan agar pilkada digelar termasuk alasan untuk stimulasi ekonomi," tutur Ninis, sapaan Khoirunnisa.

Pemilu, ujar Ninis, bukan hanya bertujuan memilih presiden dan anggota legislatif. Tetapi juga rakyat mempunyai hak memberikan penghargaan (reward) atau hukuman (punishment) menggunakan suara mereka untuk memilih atau tidak calon presiden yang ada.

Partai politik, terang Ninis, seharusnya tidak melontarkan rencana penundaan pemilu. Sebab, tugas partai menyiapkan kader yang berkualitas. Sehingga masyarakat punya banyak alternatif calon yang akan dipilih. " Apa partai politik tidak siap menghadapi kontestasi pemilu pada 2024?," cetusnya. (OL-6)