Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partai-nya setuju dengan usulan pelaksanaan Pemilu 2024 dimundurkan dengan mempertimbangkan lima poin.
"Dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat serta berbagai kalangan maka PAN memutuskan setuju pelaksanaan Pemilu 2024 diundur," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini.
Dia menjelaskan lima alasan PAN mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 diundur, pertama, situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir sehingga memerlukan keseriusan untuk menanganinya.
Kedua menurut dia, kondisi perekonomian yang belum stabil seperti pertumbuhan ekonomi sekitar 3-3,5 persen sehingga masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk bangkit.
Baca juga: Presiden Ingatkan PLN Jangan Sampai Ada Keluhan Izin Lebih dari 5 Tahun
"Ketiga, perkembangan situasi global seperti konflik antara Rusia dan Ukraina yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi global dan Indonesia," ujarnya.
Zulkifli menjelaskan alasan keempat, pelaksanaan Pemilu memerlukan biaya yang sangat besar padahal lebih baik digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
Kelima menurut dia, keberlangsungan program-program pembangunan yang selama dua tahun tertunda karena pandemi COVID-19.
"Namun dibalik itu, berbagai survei menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah khususnya Presiden Jokowi sangat tinggi, lebih dari 70 persen," tuturnya.
Zulkifli mengatakan, dirinya akan membangun komunikasi dengan semua partai politik, kalangan organisasi kemasyarakatan, dan berbagai kelompok untuk membicarakan langkah berikutnya terkait wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.(Ant/OL-4)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
TINGKAT partisipasi pemilh pada pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di Sumatera Barat kurang dari 40%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved