Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KANTOR Staf Presiden (KSP) memastikan bahwa pemilihan kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah diproses di Istana. Masyarakat diminta bersabar dan menunggu pengumuman langsung dari Presiden Joko Widodo.
"Soal nama tunggu saja. Nanti pengumuman atau pelantikannya, karena itu memang hak prerogatif Presiden," ujar Tenaga Ahli Utama Wandy Tuturoong kepada wartawan, Rabu (23/2).
Baca juga: Presiden Lantik Kepala Badan Otorita IKN Pekan Depan
Terkait kriteria, lanjut dia, Kepala Negara menginginkan sosok pemimpin IKN baru memiliki kemampuan mumpuni dalam mengorkestrasi tim di lapangan. Kepala badan otorita juga harus bisa berkomunikasi secara baik dengan seluruh pihak. Sehingga, konsep smart, green, sustainable and beautiful city bisa diwujudkan.
Sebelumnya, Presiden menyebut beberapa nama potensial untuk memimpin Nusantara. Mereka adalah Bambang Brodjonegoro, Tumiyana, Basuki Tjahaja Purnama dan Azwar Anas. Namun, dua nama terakhir tampaknya akan tersingkir, karena berasal dari partai politik.
Baca juga: Rampung di 2024, Menteri PUPR: Kawasan Inti IKN Miliki 3 Klaster
Jokowi, sapaan akrabnya, tidak ingin Kepala Badan Otorita IKN terafiliasi pada partai politik. Belum lama ini, nama Bambang Susantono juga mencuat ke permukaan. Mantan Wakil Menteri Perhubungan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu digadang-gadang menjadi salah satu kandidat kuat.
"Memang ada yang sebut-sebut nama itu. Tapi ada yang bilang bukan. Saya juga tidak mendapatkan informasi secara resmi. Jadi tunggu saja tanggal mainnya," tandas Wandy.(OL-11)
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Jakarta akan jadi pusat komersial dan finansial global pasca pemindahan ibu kota
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Persoalan lahan hingga pendanaan untuk pembangunan IKN akan segera dibereskan
MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan air minum mulai mengalir di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Pelaksana tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni mengajukan permohonan penambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun
MENTERI Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menegaskan tak ada penurunan target pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meski ketua dan wakilnya mundur.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menegaskan tidak pernah menyebut eks Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono tak becus.
Luhut memilai kedua pucuk pimpinan OIKN dianggap tak becus menyelesaikan tugas dengan baik, utamanya masalah lahan-lahan di IKN, Kalimantan Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved