Indonesia Perlu Kedepankan Diplomasi Keamanan Maritim

BERBAGAI macam persoalan keamanan di laut mulai dari perompakan, illegal fishing, peredaran narkoba, terorisme dan masalah perbatasan harus menjadi masalah bersma yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Langkah yang bisa dilakukan misalnya adalah menggalakan diplomasi keamanan maritim di antara sesama negara ASEAN.

Demikian ditegaskan Deputi I Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim dan Sumber Daya Havas Oegroseno dalam seminar bertajuk 'The Prospect for Maritime Law Enforcement Cooperation in the Region' di Habibie Centre, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (25/5).

Menurut dia, kerja sama antara negara-negara AsEAN untuk masalah-masalah terkait kemaritiman sudah ada wadahnya melalui Asean Maritime Forum. Hanya saja kata dia, bagaimana pun isu-isu yang dihadapi di ASEAN adalah isu-isu spesifik yang terkait dengan negara tertentu saja.

"Makanya lebih baik kita dorong melalui diplomasi antar negara di ASEAN. Misalnya terkait dengan Filipina ya harus dibangun ke sana, meskipun rumah bersama kita tetap ASEAN. Ini akan efektif," kata Havas .

Havas yang adalah juga Duta Besar untuk Belgia, Luxemburg, dan Uni Eropa itu menambahkan bentuk kerjasama dalam ruang lingkup yang lebih kecil itu akan membuat efektif. "Karena tidak ada persis yang menyangku masalah bersama ASEAN, kecuali antar negara, misalnya bisa yang terkait keamanan di selat Malaka," bebernya.

Di tempat yang sama Direktur Hukum Badan Keamanan Laut Laksamana TNI Yuli Darmawanto menegaskan dalam rangka kerjasama di regional ASEAN, Bakamla sudah melakukan kerjasama dengan lembaga serupa di luar negeri.

"Pada tingkatan kelembagaaan kami sudah memiliki forum bersma. Beberapa kali juga melakukan pertemuan supaya penegakan hukum di laut juga bisa berjalan efektif," kata Yuli. (OL-2)