Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KINERJA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan. Lembaga antirasuah dianggap belum menunjukkan perbaikan yang berpengaruh pada indeks persepsi korupsi Indonesia.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk berhenti membuat hal seremonial. Seperti, meluncurkan himne bagi lembaga antirasuah itu.
"Penting untuk dijadikan catatan, mars dan himne yang baru saja dibuat KPK tidak akan menaikkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia atau berkontribusi bagi kerja KPK," ujar Kurnia, Sabtu (19/2).
Baca juga: Ketua KPK Angkat Bicara Soal Baliho Bergambar Dirinya
Menurutnya, sebuah lagu tidak lantas memperbaiki citra KPK di mata masyarakat. ICW mencatat IPK Indonesia hanya meningkat 1 poin dari 37 ke 38 dari skala 0-100 pada 2021. Pemberantasan korupsi di Indonesia pun dinilai berjalan di tempat.
Oleh karena itu, Ketua KPK diminta berhenti membuat kegiatan bersifat seremonial dan fokus pada penyelesaian kasus. Sejak awal menjabat sebagai komisioner, Firli diketahui mengundang rekan-rekan jurnalis untuk memperlihatkan kemampuannya memasak nasi goreng.
Pada kesempatan lain, ketika Kementerian Sosial membagi-bagikan bantuan kepada masyarakat, Ketua KPK pernah menemani mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, yang saat ini merupakan terpidana kasus korupsi.
Baca juga: Dewas KPK Pastikan Kasus Etik Baru Lili Pintauli Masih Berjalan
"Sejak awal ICW sudah mengatakan bahwa kepemimpinan Firli Bahuri hanya dipenuhi dengan gimmick dan kontroversi, ketimbang prestasi," pungkas Kurnia.
ICW juga mempertanyakan penciptaan mars dan himne KPK oleh istri Firli Bahuri, yakni Ardina Safitri. Menurut Kurnia, sebagai pimpinan lembaga, Firli sebaiknya menghindari kegiatan yang memunculkan konflik kepentingan.
"Sebagai Insan KPK, semestinya Firli menghindari setiap kegiatan yang berpotensi memiliki benturan kepentingan," tutupnya.(OL-11)
Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo menilai kondisi darurat korupsi di Indonesia merupakan hasil dari kebijakan pemimpinnya. Sebab pemberantasan korupsi langsung dipimpin presiden.
BELASAN mant pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ramai-ramai turun gunung menyatakan sikap atas adanya fenomena pejabat mementingkan kepentingan pemilu ketimbang pekerjaannya.
INDEKS Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengalami stagnasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana merespons
Stagnasi skor IPK Indonesia di 34 tentu jadi cambuk bagi KPK untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.
RANKING Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2023 turun menjadi 115 dari 110 pada tahun lalu. Ada makna yang bisa ditafsirkan dari data tersebut.
Presiden terpilih diharapkan memiliki komitmen untuk memberantas korupsi.
ICW ingatkan pansel capim kpk tidak mengistimewakan mereka yang mendaftar berlatar belakang penegak hukum.
ICW meyakini perintangan penyidikan terhadap kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang menjerat buronan Harun Masiku nyata terjadi.
KPK membantah tudingan ada pejabat di instansinya yang menghambat proses penanganan perkara.
Kejagung RI menyampaikan sampai saat ini belum ada jaksa yang berminat untuk mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
(ICW) menyebut ada pejabat struktural di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hendak dikembalikan ke instansi asalnya, namun tetap dipertahankan.
ICW menilai banyak kandidat potensial yang memiliki rekam jejak dalam pemberantasan korupsi mengalami trauma akibat peristiwa pelemahan KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved