DPR Desak Kemenkes Bersiaga Hadapi Lonjakan Omicron

WAKIL Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nihayatul Wafiroh mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera memastikan kesiapan sistem kesehatan guna mengantisipasi gelombang ketiga covid-19 dengan adanya covid-19 varian omicron.

Dalam hal ini, Kemenkes perlu bersinergi dengan lembaga kementerian dan lembaga setingkat kementerian, Satgas Covid-19, dan masyarakat untuk melakukan mitigasi lonjakan kasus omicron secara komprehensif.

“Yang ingin saya soroti terkait omicron ini adalah kesiapan tenaga medis dan fasilitas kesehatan kita. Kita sudah belajar pada Juli-Agustus 2021 saat kita kolaps. Jangan sampai terjadi lagi,” kata dia.

Fasilitas kesehatan (faskes) dari mulai dari puskesmas, rumah sakit (RS) daerah, RS provinsi dan RS pusat harus disiapkan. Termasuk pula, tenaga kesehatan (nakes), dokter, suster, apoteker, penjaga RS, cleaning services, dan sumber daya manusia (SDM) lainnya.

“Kesiapan itu juga terkait tersedianya sarana kesehatan seperti infus, oksigen, tempat tidur. SDM dan faskes, dua-duanya harus siap,” kata dia.

Saat ini Indonesia memiliki 1.011 RS rujukan covid-19 dengan 83.609 tempat tidur (TT) covid-19 dan bed occupancy rate (BOR) sekitar 2,69%.

Akan tetapi, masih perlu disiapkan ulang RS-RS tersebut, karena sudah tidak aktif lagi beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, saat ini pemerintah terus menggencarkan vaksinasi. Dengan begitu, dibutuhkan SDM yang cukup untuk vaksinasi dan mengatasi kemungkinan lonjakan kasus varian omicron.

“Karena vaksinasi penting, merawat pasien omicron juga sangat penting,” ujarnya.

Dengan vaksinasi, kemungkinan masyarakat mendapatkan herd immunity sangat besar dan secara klinis dapat mencegah efek serius covid- 19. Selain itu, jika terjadi lonjakan pasien varian omicron tentu butuh tenaga kesehatan yang lebih banyak.

Karena itu, dua hal tersebut perlu dipersiapkan matang agar tidak terjadi kekacauan. Tenaga medis tetap bisa melaksanakan vaksinasi serta mampu mengatasi situasi jika terjadi lonjakan kasus omicron.

“Berbagai skenario untuk menghadapi berbagai kemungkinan harus benarbenar disiapkan. Jangan sampai, tidak ada skenario, hingga membuat kalang kabut, yang tentu dapat memperburuk keadaan. Tantangan serius yang perlu diantisipasi diantaranya ialah banyaknya nakes yang meninggal saat kasus covid gelombang kesatu dan kedua,” terang legislator Fraksi PKB tersebut.

Nihayatul pun menyambut baik beberapa kepala daerah yang menyatakan telah menyiapkan kembali ruangruang isolasi dan ruang inap di rumah sakit. Hal ini penting agar tidak terjadi kekacauan saat kasus covid-19 melonjak.

Langkah mitigasi

Kasus omicron kali pertama terdapat di Indonesia pada 27 November 2021. Kasus ini diduga berawal dari warga negara Indonesia (WNI) yang datang dari Nigeria. Kemenkes mencatat hingga 29 Januari 2022 kasus positif varian omicron sudah nyaris 2.000 kasus.

Kasus ini diduga akan terus bertambah karena mobilitas dan aktifitas masyarakat yang tinggi ditambah semakin melemahnya disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Karena itu, Nihayah meminta Kemenkes menyiapkan langkah mitigasi agar kejadian pada Juli-Agustus 2021 tidak terulang kembali yakni banyaknya korban varian delta sehingga memiliki efek yang sangat traumatis. Ia menyampaikan pentingnya sinergi antarlembaga pemerintah dalam mencegah penyebaran dan mengantisipasi lonjakan kasus positif.

Kemenkes tidak bisa kerja sendirian. Kemenkes dan Satgas Covid-19 harus bersinergi dengan lembaga pemerintah lainnya untuk mengantisipasi lonjakan kasus omicron.

Nihayah menilai banyak lini yang belum disiapkan secara matang. Salah satunya ialah penumpukan penumpang di salah satu lorong bandara internasional Adi Sucipto. Sebab, kerumunan seperti itu sangat rawan menjadi tempat transmisi.

Hal penting lainnya yang disoroti Nihayah ialah edukasi kepada masyarakat. Edukasi perlu dilakukan terkait hal apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi agar tidak tertular virus.

“Misalnya apa saja yang semestinya dan yang harus dilakukan masyarakat jika penyebaran omicron meledak. Masyarakat harus tahu nomor telepon yang bisa dihubungi saat ada yang terkena dampak parah. Minimal ketua RT dan RW memiliki skenario, hal apa saja yang harus dilakukan saat banyak warga yang terkena varian omicron ini. Ini penting dilakukan!” tutup Nihayah. (RO/S-3)