MA Minta KPK Buktikan Mafia Peradilan

TERBONGKARNYA percakapan BlackBerry Messengger (BBM) untuk mengatur majelis hakim antara Kasubdit Kasasi dan PK Perdata Mahkamah Agung non aktif Andri Tristianto Sutrisna dengan Staf Kepaniteraan pada Panitera Muda Pidana Khusus MA, Kosidah (Ida) di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin (16/5) menguatkan sinyal adanya praktek mafia peradilan yang sistematik di Mahkamah Agung.

Menanggapi tuntutan dari berbagai pihak agar MA melakukan bersih-bersih diri, Juru Bicara MA hakim agung Suhadi meminta KPK untuk membuktikan tudingan mafia peradilan tersebut. Pasalnya apa yang terungkap di Pengadilan, kata Suhadi, telah mencoreng nama baik MA sebagaI lembaga peradilan tertinggi.

“Silahkan buktikan apa betul dia (Andri-Ida) termasuk (mafia peradilan), apalagi itu mencemarkan nama baik MA,” ujar Suhadi, Jumat (20/5).

MA, kata Suhadi, tidak akan menghalang-halangi pengembangan penyidikan oleh KPK untuk mengungkap praktek kotor tersebut. Pasalnya, MA memahami betul ancaman pidana dalam pasal 21 UU. No. 31/1999 tentang Pemberatasan Tipikor yang mencapai 12 tahun penjara. “Kami tidak menghalangi pengusutan tindak pidana oleh KPK,” tukasnya.

Suhadi tidak mengetahui apakah nama-nama yang disebut dalam percakapan seperti Ketua Kamar Pidana Artidjo Alkostar, Ketua Kamar Militer Timur Manurung, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Syarifuddin, dan hakim agung Syamsul Rakan Chaniago telah diperiksa oleh Bawas atau tidak.

Suhadi mendukung jika sistem pengawasan dan pembinaan di MA diperbaiki agar kasus serupa tidak terus berulang, namun pembenahan tersebut merupakan ranah pimpinan MA, termasuk Ketua Kamar Pembinaan dan Ketua Kamar Pengawasan.

“Memang kalau kurang baik ya diperbaiki tapi kalau ada rencana perbaikan sampai sekarang saya tidak dikasih tahu,” keluhnya. (OL-2)