Kepengurusan Diwarnai Politisi, PBNU Dinilai Semakin Inklusif

PENGUSUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengeluarkan daftar jajaran kepengurusan lengkap periode 2022-2027. Salah satu yang menarik perhatian adalah banyaknya nama-nama politisi yang muncul dalam daftar tersebut. 

Pengamat politik Universitas Paramadina, Septa Dinata, melihat hal itu konsisten dengan dengan pendirian Yahya Cholil Staquf untuk menjadikan NU rumah bagi semua. 

“Sepintas memang bertolak belakang dengan misi Gus Yahya untuk menjaga NU dari politik praktis. Tapi jika dilihat lebih jauh, ini bagian dari strategi agar NU tidak lagi dikooptasi oleh PKB,” ujar Septa dalam keterangannya, Rabu (12/1). 

Septa menilai strategi ini sangat cerdas. Menurutnya dengan mengakomodir politisi dari berbagai macam warna bendera membuat kekuatan NU lebih besar. 

“Strategi ini akan membuat kekuatan NU tersebar di mana-mana. Di sisi lain juga tidak realistis bagi NU untuk tidak mengakomodir politisi di kepengurusannya,” terang Septa. 

Baca juga : Pengelolaan Pemda Bisa Kacau Jika Dipimpin Penjabat Kepala Daerah Terlalu Lama

Menurut Septa, NU lebih tepat menjadi kekuatan inklusif ketimbang ekslusif. Jika menjadi kekuatan ekslusif, NU justru menjadi kecil. 

“Jika dipaksa menjadi kekuatan ekslusif NU menjadi kecil. Ya jadinya sebanyak suara PKB itu. Ibarat raksasa besar yang selama ini dipaksa pakai baju kecil, yaitu PKB. Pasti akan robek,” kata Septa. 

Namun, menurut Septa, yang perlu menjadi catatan adalah posisi sekretaris jenderal yang diisi oleh Saifullah Yusuf yang merupakan kepala daerah aktif. 

“Gus Ipul itu kan wali kota. Aktifitasnya banyak di daerah. Ini mesti diantisipsi,” pungkasnya. (OL-7)