Jaksa Agung Soroti Mafia Pupuk, Waket DPD Minta Pemda Kooperatif

JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan jajarannya untuk melaksanakan operasi intelijen. Tujuannya memberantas mafia pupuk.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin meminta pemerintah daerah untuk kooperatif dan aktif berkolaborasi dengan lembaga kejaksaan di daerah dalam mengendalikan aksi mafia pupuk. "Mafia pupuk merupakan bagian sistematis dari kejahatan mafia pangan yang signifikan mempengaruhi peningkatan angka inflasi saat ini. Jaksa Agung telah menunjukkan kepekaan sosialnya yang luar biasa terhadap masyarakat dan petani", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (8/1).

Menurutnya, persoalan ketersediaan pupuk subsidi menjadi aduan masyarakat di banyak daerah setiap kali melakukan kunjungan reses. Artinya, masalah ini telah terjadi masif dan nyaris terpelihara di tingkat bawah. 

"Pemerintah telah mengalokasikan puluhan triliun untuk membantu petani dengan pupuk subsidi, tetapi keluhan itu selalu ada. Kami berharap pendekatan hukum yang tegas dari lembaga kejaksaan ini dapat menjadi solusi bagi persoalan ketersediaan pupuk subsidi di tingkat petani", harapnya.

Upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, tambahnya, membutuhkan kerja sama semua pihak. Dengan demikian pemerintah daerah dan kejaksaan melalui Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) harus berkomitmen terhadap kejahatan pangan yang terjadi di daerah masing-masing.

Baca juga: Jaksa Agung Minta Mafia Pupuk Diungkap

"Kejaksaan diharapkan juga aktif mengontrol modus kejahatan pangan di jalur distribusi dan mekanisme harga pasar yang sering kali menyebabkan harga pangan tidak stabil. Ini terutama pada komoditas strategis yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun saat ini," tutupnya. (OL-14)