Pimpinan MA Diminta Ambil Sikap

HAKIM Agung Gayus Lumbuun meminta Pimpinan Mahkamah Agung (MA) segera mengambil sikap untuk menyelesaikan kemelut yang melanda lembaga tersebut belakangan ini. Hal itu dilakukan demi memberikan jaminan kepada masyarakat yang mencari keadilan di lembaga peradilan.

Gayus mengingatkan kemelut yang melanda MA akan semakin lengkap jika Sekretaris MA Nurhadi yang sampai hari ini tidak sepenuhnya bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal sebagaimana ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 7 dan 10 tentang disiplin PNS.

"Sekretaris MA yang membidangi SDM, anggaran dan aset akan mengakibatkan kekosongan pimpinan tertinggi di ketiga bidang yang sangat strategis tersebut," ujarnya, Kamis (19/5).

Sekretaris MA Nurhadi disebut-sebut jarang masuk kantor setelah adanya penggeledahan di rumah dan ruang kerjanya di MA. Ia juga diduga kuat terlibat dalam kasus suap panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution lantaran KPK telah menyita uang senilai Rp1,7 miliar dari hasil penggeledahan tersebut serta KPK telah mencegah Nurhadi untuk bepergian ke luar negeri.

Apalagi, kata dia, MA kini disebut telah terjadi praktek jual beli atau dagang perkara. Juga melekat predikat mafia peradilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di peradilan. Bahkan, ada pegawai MA yang mengaitkan nama-nama hakim agung dalam hal dagang perkara. Itu semua yang disebut Gayus yang kini melanda MA.

Untuk itu, Gayus meminta agar pimpinan MA segera turun tangan memperbaiki kemelut tersebut. Namun, jika pimpinan MA tidak mengambil sikap, Gayus meminta Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara yang turun tangan.

"Kalau pimpinan MA tidak segera mengambil sikap untuk menyelesaikan kemelut ini, Presiden sebagai Kepala Negara dengan kewenangannya bisa melakukan pembenahan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat pencari keadilan untuk tetap percaya kepada Pengadilan," tandasnya. (OL-2)