Syarat Legislator, Pemerintah Berpegang Pada Putusan MK

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat anggota DPR, DPRD dan DPD jika akan berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah.

Hal itu karena pemerintah tidak mau membuat aturan yang bertentangan dengan putusan MK yang menyatakan anggota dewan harus mundur saat mencalonkan diri jadi kepala daerah.

"Kami akan tetap berpegang pada keputusan yang dipegang oleh MK. Sekarang kan bolanya ada di MK. Kalau sudah diputuskan oleh MK ya ikuti saja. Semangatnya kan memperbaiki pilkada 2015 yang belum maksimal," terangnya di Jakarta, Kamis (19/5).

Tjahjo mengakui terkait syarat mundur anggota dewan tersebut masih deadlock dengan DPR. Pasalnya, DPR menginginkan bahwa anggota dewan cukup cuti saja saat ikut pilkada. "Kendalanya, anggota dewan belum mau mundur. DPR minta dia hanya cuti, tinggal poin ini (yang masih deadlock)," katanya.

Kendati demikian, Tjahjo menyampaikan pihaknya tetap optimis jika revisi UU 8/2015 tentang Pilkada akan rampung pada akhir Mei nanti. "Akhir Mei ini selesai revisi UU Pilkada," tandasnya. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Widhoroso