Kemenhub Didesak Mengaudit Manajemen Lion Air

SELAIN menjatuhkan sanksi tegas, pemerintah pun harus melakukan audit terhadap manajemen Lion Air.

Demikian pandangan anggota Komisi V DPR Nizar Zahro, pengamat penerbangan Dudi Sudibyo, dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi terkait dengan kesalahan Lion Air yang telah menurunkan penumpang rute internasional ke terminal kedatangan domestik.

"Saya pikir Kemenhub sebagai regulator wajib menjatuhkan sanksi seperti larangan membuka rute baru atau mengurangi rute yang ada atau bahkan mencabut izin operasi. Paling tidak, manajemen diaudit dulu," kata Nizar, kemarin.

Sebelumnya, Selasa (10/5), pengemudi bus dari perusahaan ground handling yang bertugas menurunkan penumpang pesawat rute Singapura-Jakarta ke terminal kedatangan dalam negeri (Terminal 1B Gate B2).

Padahal, seharusnya ke-182 penumpang tersebut diarahkan memasuki terminal kedatangan internasional (Terminal II) (Media Indonesia, 16/5).

Menurut pengamat penerbangan Dudi Sudibyo, pemerintah sudah memberi peringatan agar Lion tidak menambah rute baru karena kejadian pilot mogok.

"Kesalahan Lion adalah tidak mengarahkan penumpang ke terminal kedatangan internasional. Hanya, pelaksanaan sanksi itu nantinya perlu diawasi secara ketat."

Ketua YLKI Tulus Abadi berharap Kemenhub dan PT Angkasa Pura II melakukan investigasi dengan sungguh-sungguh.

"Kasus ini tidak bisa dibiarkan, tidak cukup teguran dari imigrasi dan permintaan maaf Lion saja. Manajemen Lion sudah beberapa kali membuat kesalahan dan berulah sehingga merugikan penumpang," ujar Tulus.

Kemarin, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo mengatakan pihaknya tidak menerapkan sanksi akumulasi terhadap Lion Air.

"Sanksi diberikan sesuai kejadian masing-masing. Sanksinya tergantung hasil investigasi. Dari 182 penumpang, 16 orang sudah telanjur keluar Terminal 1. Masih ada empat orang yang belum dihadapkan ke Imigrasi dan Bea Cukai, yakni 3 WNI dan 1 warga negara Hongaria," papar Suprasetyo.

Direktur Operasi Lion Air Daniel Putut mengakui pihaknya di-minta memperbaiki manajemen agar kesalahan seperti itu tidak terulang lagi di kemudian hari.

"Nanti diberi sanksi, terus kami diminta memperbaiki manajemen."