OSO Rayakan Ultah Bersama Pimpinan Parlemen dan Panglima TNI

Ketua DPD RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO) merayakan hari ulang tahun ke-69 di kediamannya, Jalan Karang Asem, Jakarta, Minggu siang. Acara itu dihadiri sejumlah pimpinan parlemen seperti Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Jimly Asshiddiqie dan sejumlah anggota parlemen lain.       

Selain itu tampak juga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang hadir mengenakan baju batik. ''Saya mengucapkan ribuan terima kasih, saya bersyukur sedalam-dalamnya kepada Tuhan,'' kata Oesman Sapta.    

Oesman Sapta mengatakan acara perayaan ulang tahun itu sekaligus sebagai perpisahan akhir masa jabatannya sebagai Ketua DPD RI dan Wakil Ketua MPR RI.  ''Ini pertama kali dilakukan semeriah ini dan saya pikir ini juga sebagai akhir jabatan saya sebagai Ketua DPD dan Wakil Ketua MPR,'' kata dia.    

Selain merayakan HUT ke-69, OSO juga menggelar acara aqiqah cucu ke-12 yang bernama Maisuri Sheallegra Danindro, yang merupakan anak dari putri OSO, Putri Selaras dengan suaminya Rama Danindro. Seluruh pimpinan parlemen yang hadir diberikan kesempatan memotong rambut cucu OSO sebagai bagian dari prosesi aqiqah.

Di sela-sela perayaan ultahnya, OSO menyempatkan diri untuk menyatakan mendukung pemindahan ibu kota negara di bagian manapun di Pulau Kalimantan. ''Di Kalimantan manapun, terserah presiden, saya mendukung,'' kata OSO dijumpai di sela acara perayaan hari ulang tahunnya ke-69, di Jakarta, Minggu.    

OSO yang berasal dari Kecamatan Sukadana, Kapupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mengatakan Kalimantan satu-satunya pulau yang tidak terjadi gempa maupun tsunami. Sehingga sangat pantas apabila Presiden menunjuk Kalimantan sebagai daerah calon ibu kota baru.

Mengenai potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan, menurut OSO, hal itu bisa diatasi melalui pendekatan
ke desa-desa. ''Itu kan bisa diatasi. Buktinya sekarang berkurang. Ya namanya rakyat kecil tidak bisa diatur seperti mengatur undang-undang. Mereka punya lahan dua hektar, mereka cocok tanam, melihat tidak ada orang, ada yang bakar. Maka di desa kita tegaskan bagaimana mengatur warga,'' jelas dia.  (Ant/OL-10)